PNS Sering ‘Kabur’ Saat Jam Kerja

BUBAR APEL: Sejumlah Pegawan Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi usai apel pagi di kantor Pemkot Bekasi, yang tidak mendapatkan cuti Lebaran. ARIESANT/RADAR BEKASI
Ilustrasi

POJOKJABAR,id, CIANJUR–Masih hangat dibicarakan mengenai Gerakan Nasional ‘Ayo kerja’ dalam rangka 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) beberapa waktu yang lalu. Tentunya mau tidak mau seluruh elemen masyarakat perlu menyambut baik gerakan ‘Revolusi Mental’ tersebut.

Tak terkecuali bagi para aparatur negara, khususnya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur yang sudah menerima imbauan tersebut wajib mendukung dan menjalankan gerakan tersebut dengan baik.

Namun, apa yang terjadi ketika para aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut malah justru mengendurkan kualitas kinerjanya dalam melayani masyarakat?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Dede Badri menilai, pihaknya perlu meninjau lebih lanjut terkait temuan-temuan para PNS yang tidak melayani masyarakat dengan baik, contohnya para PNS yang sudah pulang di luar jam kerja mereka.


“Kalau memang ada temuan para PNS yang tidak disiplin, maka harus ditertibkan. Tapi memang perlu tinjauan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas kinerja tersebut,” ungkap Dede kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu), Rabu (26/8/2015).

Pihaknya juga berencana untuk berkoordinasi dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Kepegawaian Daerah (BP2KD) Kabupaten Cianjur untuk menindaklanjuti hal tersebut serta menetapkan langkah-langkah selanjutnya.

“Tentunya kita antara eksekutif dan legislatif harus bersinergi, bekerja bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat. Kalau aparaturnya tidak bekerja optimal, pelayanan kepada masyarakat pun tidak akan berjalan secara optimal,” imbuh Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Masih kata Dede, pihaknya berharap agar para eksekutif selaku aparatur negara dapat lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarakat sesuai dengan Undang-undang.

“Apabila terdapat temuan, masyarakat bisa mengaspirasikannya kepada kami, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan kami akan menjembatani aspirasi tersebut sesuai dengan tupoksi,” tegasnya. (cr2/dep)