Alihi Fungsi Lahan Dianggap Sepele, Pemkab Jangan Obral Izin Industri

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, CIANJUR – Wahana Aspirasi Masyarakat (WAM) menyoroti kondisi maraknya bangunan yang berorientasi industri dan komersial, khususnya pembangunan perumahan, pabrik, dan lainnya di beberapa titik, yang menggunakan lahan produktif atau lahan pertanian, di wilayah Cianjur. Salahsatu titik perhatian misalnya di wilayah Kecamatan Karangtengah yang areal pertanian produktifnya sudah semakin habis.

Ketua WAM, Iwan Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan permasalahan yang terjadi saat ini, yang dapat mengakibatkan habisnya lahan pertanian dan pelestraian lingkungan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan padi, yang sangat kontradiktif dengan slogan Cianjur sebagai lumbung padi.

“Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak mengobral izin atas pembangunan perumahan atau industri yang menggunakan lahan pertanian. Harusnya dikaji dulu sebelum prosedur perizinannya ditempuh,” kata Iwan kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu).

Iwan menambahkan, pihaknya akan terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, untuk memberhentikan sementara moratorium investor yang akan berinvestasi di Cianjur, sebelum adanya aturan main atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang alih fungsi lahan.


“Minimalnya sesuai dengan aturan yang ada, harus ada pencetakan sawah baru sekitar 3 kali lipat dari lahan yang digunakan oleh para investor yang berinvestasi di Cianjur,” tambahnya.

Pada tahun 2015 sebetulnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang alih fungsi lahan sudah masuk dalam program legislasi daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur, akan tetapi Raperda tersebut dimentahkan oleh pihak eksekutif. Hal ini sangat disayangkan dan mengundang kecurigaan telah terjadi kongkalikong antara pihak eksekutif dengan pengusaha.

Menurut WAM, di Cianjur ada sekitar 28 perusahaan, baik yang sudah beroperasi maupun belum, yang diduga melanggar aturan hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya mencetak sawah baru, dan dugaan belum lulus proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pelestarian Lingkungan (UKL), dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL).

“Seharusnya semua itu ditempuh dan dilengkapi terlebih dahulu, jangan gampang mengeluarkan izin.” Tegas Iwan Hermawan. (mat/dep)