Pengganti IRM Masih Tanda Tanya

Irvan Rivano Muchtar
Irvan Rivano Muchtar
Irvan Rivano Muchtar

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Majunya Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai calon bupati dalam Pilkada Cianjur, tentu meninggalkan kursi kosong di DPRD Provinsi Jawa Barat. Pasalnya sebelum maju sebagai calon bupati, IRM merupakan anggota DPRD Jabar dari Partai Demokrat.

Pertanyaanya siapa yang akan jadi pengganti antar waktu (PAW) IRM? Sebab tidak dipungkiri Pileg 2014 lalu memberi gejolak cukup besar, sehingga beberapa calon yang tadinya lolos, jadi tidak lolos.

Berdasarkan aturan yang ada, PAW itu melihat perolehan suara terbanyak. Sementara itu, dalam pileg lalu, perolehan suara Demokrat di DPRD Jabar merupakan tertinggi diraih IRM dengan 128.566 suara, kemudian Hedi Permadi 23.455 suara, Wawan Setiawan 20.600 suara, dan Lili Zuraida 16.661 suara.
Jika melihat urutan suara, Wawan Setiawan mungkin akan menggantikan posisi IRM. Pasalnya Wawan meraih suara kedua terbanyak. Akan tetapi, kisruh pileg lalu, mungkin akan jadi penghalang.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Cianjur, Gatot Subroto mengatakan, sesuai dengan urutan perolehan suara terbesar, kemungkinan Wawan menjadi pengganti IRM. Namun terkait terlibatnya Wawan pada kisruh pileg lalu yang mengakibatkan keluarnya putusan MK, itu tidak lantas membuat Wawan dicoret, karena pidana pemilu tidak ada.


“Kalau masuk ke pidana pemilu mungkin dia (Wawan,red) bermasalah. Tapi kan buktinya tidak masuk pidana. Tapi semua kita serahkan ke KPU. Karena KPU yang mengetahui persis perolehan suaranya,” ujar dia.

Sementara itu, LSM Kompac, saat Pileg lalu cukup getol membongkar pelangaran-pelanggaran, menyayangkan jika salah seorang yang terlibat pelanggaran menggantikan posisi IRM. Hal itu diungkapkan Ketua Kompac Dedi Mulyadi.
Menurutnya, penyelenggara pemilu dalam Pileg 2014 lalu, itu telah melanggar aturan Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 309, tentang pemilihan legislatif, sehingga Komisioner KPU dan PPK diberhentikan secara tidak hormat.

“Ya sebenarnya pidana pileg dulu itu bukan tidak ada, tapi ditiadakan. Kalau tidak ada kenapa bisa komisioner KPU Cianjur dan beberapa PPK waktu itu dipecat tidak hormat. Itu kan bukti adanya pelanggaran pidana,” ujar pria yang akrab disapa Dedi Toser ini.(jun/dep)