Cianjur Diterpa Krisis Penyuluh Pertanian

Petani holtikultura minim perhatian pemerintah.
Petani holtikultura minim perhatian pemerintah.
Petani holtikultura minim perhatian pemerintah.

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Penyuluh pertanian di Kabupaten Cianjur akan kembali berkurang. Pasalnya 17 penyuluh yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun tahun ini. Akibatnya, Cianjur akan semakin kekurangan personil penyuluh pertanian.

Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Asep Kardiman menuturkan, Cianjur saat ini hanya memiliki 81 penuluh PNS yang terbagi di 32 kecamatan di Cianjur.

“Untuk Desember ini karena ada yang pensiun sebanyak 17 orang, jumlahnya hanya tinggal 64 orang,” jelas dia, kemarin (25/8).

Menurutnya, selain dari PNS, penyuluh pertanian terbantu dengan adanya Tenaga Harian Lepas Tenaga bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) berjumlah 103 orang dan Tenaga Harian Lepas Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (THL-P2BN) dari Provinsi Jabar sebanyak 58 orang.


Meski demikian, jumlah keseluruhan yang hanya mencapai 223 orang penyuluh tidak sebanding dengan banyaknya desa di Kabupaten Cianjur yang berjumlah 354 desa dari 32 kecamatan yang ada.

“Masih ada kekurangan hingga 131 penyuluh. Akibatnya, satu orang penyuluh hanya harus mengelola pertanian dua hingga tiga desa sekaligus. Padahal idealnya satu orang satu desa,” kata dia.

Asep mengungkapkan, untuk membantu kekurangan itu, BP4K sudah pernah membentuk Penyeluh Pertanian Swadaya (PPS) di 150 desa. Namun, karena tidak adanya dana akibat belum di Perdakan, sebagian PPS sudah tidak aktif.

“PPS yang masih aktif hanya di kecamatan Cibeber, Warungkondang dan Sukaluyu. Sisanya sudah tidak ada kabar. Mereka yang direkrut, sebenarnya hanya sukarela, dengan biaya seadanya, namun karena sekarang tidak ada anggaran, mereka berguguran,” ujarnya.

Di samping terbatasnya SDM, kendala yang dihadapi penyuluh ialah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pemberian fasilitas. Mereka yang PNS diberi fasilitas transportasi berupa sepeda motor, namun yang merupakan THL, harus menggunakan fasilitas milik sendiri.

“Penyuluh yang jenjang pendidikannya SMA sebanyak 95 orang, D3 sebanyak 17 orang, dan S1 sebanyak 51 orang,’ jelasnya.

Dikatakan dia, honor tersebut terbilang pas-pasan. Sebab dengan biaya transport pun terkadang sudah habis. “Banyak juga yang mengeluh, upah habis untuk transpor, sementara untuk kebutuhan hidup masih kurang,” ujar dia.

Asep berharap, pemerintah kabupaten Cianjur dapat lebih memperhatikan penyuluh pertanian. Sebab keberadaan penyuluh sangat berpengaruh untuk meningkatkan produksi beras di Cianjur yang merupakan lumbung padi nasional.

“Keberadaan penyuluh pernah membuat Indonesia swasembada pangan, oleh karenanya perlu diperhatikan. Dengan menambah jumlahnya, serta membuat perda tentang penyuluh agar memiliki anggaran sendiri dalam memajukan pertanian di Cianjur,” tandasnya. (ruh/dep)