Penerima Program Rutilahu 2015 Menyusut, Ini Alasannya

Ilustrasi Rutilahu
Ratusan rumah milik warga di Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, berada dalam kondisi yang sudah tidak layak huni.
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Kabar gembira diperoleh Asep Enoh (52) beserta keluarganya. Warga Gang Hegarmanah RT01/RW03 Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur nampaknya menemui titik terang. Syarat dan kelengkapan surat kepemilikan tanah yang sah memperlancar proses pengajuan pembangunan rumah Asep Enoh.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kelurahan Sawahgede, Dudit Kansil memaparkan, status kepemilikan tanah yang didiami Asep Enoh dan kerabatnya merupakan tanah milik pribadi.

“Tanah yang dimiliki Enoh adalah tanah pribadi,” ujarnya kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu).

Di lain tempat, Kasi Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang Permukiman (Distarkim) Kabupaten Cianjur, Muri Ramdani menjelaskan, teknis pendataan warga yang layak mendapatkan program rutilahu dimulai dari kelurahan atau desa setempat.


Selanjutnya, data dari desa atau kelurahan diusulkan ke Distarkim dan akan diajukan langsung kepada Kementrian Pusat. Namun, data yang diajukan harus mendapat persetujuan Bupati.

Apabila semua sudah terlaksana, maka kementrian pusat akan segera mengirimkan konsultan pendataan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

“Menurunnya jumlah unit rulitahu, bisa juga diakibatkan dengan adanya verifikasi yang ketat dari konsultan pendataan Kementrian Pusat,” katanya.

Muri menambahkan, syarat atau ketentuan yang yang bisa mendapatkan program rutilahu yakni masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan memiliki hunian rumah di tanahnya sendiri.

“Tanah gadean tidak akan bisa menerima program rutilahu termasuk tanah milik orang tua. Harus dikeluarkan terlebih dahulu surat warisannya kepada pihak yang bersangkutan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, mengenai turunnya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat kepada warga penerima program rutilahu akan dikumpulkan menjadi satu kelompok yang terdiri dari sepuluh orang.

“Apabila pembangunan akan dilaksanakan maka setiap kelompok akan dipilih satu ketua,” tuturnya.

Setelah kelompok terbentuk, mereka akan membuat rekening dan menentukan toko matrial yang akan dijadikan sebagai tempat pembelanjaan ALADIN (Atap Lantai dan Dinding). Kemudian tagihan matrial akan masuk ke toko bangunan yang bersangkutan.

Setelah dana masuk ke dalam rekening maka kementrian pusat akan menurunkan konsultan pendamping yang akan membuat daftar pengajuan barang-barang.

“Diberlakukannya sistem pencairaan dana seperti ini agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran karena bila diberikan kepada warga yang bersangkutan langsung takutnya uang tersebut digunakan kepada hal-hal lainya,” tutupnya.

Ia menuturkan, untuk 2015, terdata sebanyak 510 unit rumah masuk kategori rutilahu. Padahal, pada 2014 jumlah rutilahu mencapai 1000 lebih. Anggaran tahun ini setiap unit rumah akan menerima minimal Rp10 juta. Tahun kemarin, anggaran satu unit rumah hanya Rp7,5 juta.

“Jumlah itu bisa naik lagi mencapai Rp15 juta apabila kondisi rumah sudah sangat rusak,” ungkap Kasi. (yaz/mg1/dep)