Warga Cianjur Tak Bisa buat E-KTP

KTP_Ilustrasi

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Kabar buruk bagi masyarakat Cianjur yang hendak tertib beradministrasi. Pasalnya, warga sementara ini tak bisa membuat E-KTP akibat stok blanko KTP kini sudah habis. Hal itu merupakan imbas dari pengadaan Mendagri dan sudah tergolong masalah nasional.

Blanko KTP kini sudah ada dengan formula yang baru. Namun, sampai saat ini wilayah yang baru teratasi yaitu Jawa Tengah dan rencananya Jawa Barat akan menyusul.

“Mudah-mudahan awal September semua sudah kembali normal lagi,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur.


Ia menjelaskan, ada kemungkinan saat ini Mendagri sedang sibuk dengan beragam masalah yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk Cianjur. Bahkan, seluruh disdukcapil se-Jawa Barat saling ‘tutup lobang’.

Artinya, apabila suatu daerah kehabisan stok, maka daerah yang lain akan ikut meminjamkan stok blanko yang masih tersisa.

“Tujuannya kan agar semua masyarakat ini terlayani, ini kan kebutuhan dasar masyarakat. Seharusnya bisa diperhatikan, bukannya malah jadi seperti ini,” keluhnya.

Ia memaparkan, data yang diperoleh Disdukcapil dari Mendagri mencapai 1,6 juta blanko saat 2011-2012. Saat ini mencapai 200 hingga 400 ribu data yang sudah terekap namun belum tercetak. Bahkan ada beberapa data yang salah, baik itu berupa foto, alamat, bahkan jenis kelamin.

“Tapikan penduduk yang berusia 17 tahun setiap harinya selalu bertambah terus, apalagi kan waktu-waktu ini sudah menjelang pilkada dan semua warga yang sudah mendapatkan hak untuk memilih wajib memiliki KTP,” paparnya.

Solusinya, Disdukcapil sudah melaporkan masalah ini kepada Sekda dan Bupati dan telah direspon hingga pengajuan surat ke Dirjen Disdukcapil.

“Masalah ini merupakan tanggungjawab Mendagri, tapi selalu yang di bawah kena imbasnya,” tuturnya kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu).

Ia menghimbau, seluruh masyarakat yang hendak membuat KTP, bisa dilakukan dengan menggunakan surat keterangan. Disdukcapil sudah berkoordinasi kepada lembaga-lembaga keuangan, perbankan, OPD, maupun kepolisian melalui surat yang diturunkan Sekda.

“Maka kita mengeluarkan surat keterangan untuk mengatasi ini. Dengan ini, masyarakat tidak dirugikan dan kita tidak akan pernah diam,” tutupnya. (mg1/dep)