Awas, Pilkada Ricuh!

ilustrasi PILKADA
ilustrasi PILKADA
ilustrasi PILKADA

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2015 mendatang dinilai bakal memiliki potensi konflik yang cukup luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan even yang sama, yakni pilkada 2011, potensi konfliknya diprediksi lebih besar. Hal itu diungkapkan Kapolres Cianjur, AKBP Asep Guntur Rahayu. Meski begitu pihaknya sudah mempersiapkan berbagai skenario dan kemungkinan hingga yang paling buruk sekalipun.

”Iya, memang potensi konfliknya cukup besar. Lebih besar dari sebelum-sebelumnya, seperti pileg dan pilpres 2014 apalagi pilkada sebelumnya,” ungkap Asep, Selasa (18/8/2015).

Kendati demikian, potensi konflik yang sudah dianalisa pihaknya itu diharapkan tidak akan benar-benar terjadi. Sehingga, penyelenggaraan Pilkada Cianjur 2015 bisa berjalan dengan lancar, aman dan terkendali tanpa ada gangguan keamanan yang cukup berarti.

“Kalau diadakan survei dan ditanya semua masyarakat tentu tidak ada yang menginginkan kerusuhan. Maunya semua pasti yang aman-aman saja. Tapi kenyataannya, berdasarkan pengamatan kami, potensi itu memang selalu ada dan mungkin saja terjadi, karena momennya adalah pilkada,” jelas dia.


Dikatakan perwira Polri yang pernah menjadi salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, potensi konflik itu muncul dikarenakan adanya ketokohan yang cukup kuat dari masing-masing pasangan calon yang maju dalam pertarungan untuk memperebutkan suara masyarakat tersebut.

Karena itu, kata Kapolres, ada kedekatan dan keterikatan secara emosional antara para pasangan calon dengan konstituen atau pendukungnya. Hal ini kemudian yang memunculkan fanatisme dari masing-masing pendukungnya. Sehingga, ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan menimpa pasangan calon yang didukungnya, maka secara otomatis memantik reaksi dari para pendukung setianya masing-masing.

“Semua yang mencalonkan diri ini kan tokoh yang memiliki pengaruh cukup kuat di Cianjur. Tidak seperti ketika di pilpres, misalnya. Karena tidak ada kedekatan dan ikatan emosional secara pribadi dengan calon presiden yang didukung,” jelas dia.

Pria yang mendapat nama panggilan akrab Asep Batik semasa berdinas sebagai penyidik KPK itu menerangkan, sebenarnya, potensi konflik pilkada bakal sudah dimulai ketika menjelang penetapan pasangan calon pada 24 Agustus mendatang.

Pasalnya, pada saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur akan menetapkan pasangan calon mana saja yang lolos dan bisa bertarung dalam pilkada Cianjur mendatang. Khusus untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, kata Asep, diharuskan memenuhi persyaratan minimal dukungan dengan jumlah yang sudah ditetapkan perundangan.

Jika seandainya, tekan dia, dari hasil keputusan KPUD Cianjur itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari pendukung pasangan tersebut, maka dinilainya sudah menjadi potensi konflik tersendiri. Karena, pendukung pasangan tersebut selama ini sudah berjuang dan berusaha sekuat-kuatnya agar bisa lolos verifikasi KPUD Cianjur.

“Itu sudah potensi konfliknya ada. Lain dengan pasangan yang diusung oleh parpol, karena aturannya adalah jumlah kursi di legislatif,” kata dia.

Selain melakukan Operasi Cipta Kondusif, lanjut Asep, pihaknya juga sudah membuat rencana Operasi Mantap Praja yang mencantumkan seluruh rencana kegiatan pengamanan secara detil dan terperinci mulai dari tahapan pilkada sampai pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih di 2016.

“Hari ini juga kami sudah menggelar latihan pra operasi. Materinya adalah pengetahuan dan perundangan serta piranti-piranti lunak lain yang berkaitan dengan pilkada. Juga ada mekanisme pengendalian massa, jika memang nantinya terjadi chaos,” urai dia lagi.

Asep menjabarkan, jika menilik pada pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya seperti pileg, pilpres dan pilkada 2011, maka KPUD Cianjur dinilainya memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

Hal itu, kata Kapolres, disebabkan bahwa KPU menjadi sentral kegiatan dari pemilu dan rawan terjadi konflik. Tapi, ia menambahkan, potensi konflik yang lain juga bisa timbul selama distribusi logistik pemilu, semisal surat suara dan penghitungan suara beserta kotak suaranya yang harus sampai di tujuan dengan aman dan tanpa dimanupulasi.(ruh/dep)