PAW Miftah Tunggu Vonis

MELENGGANG: HM seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa.
MELENGGANG: HM seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa.
MELENGGANG: Miftah seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa.

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, dari Fraksi Demokrat H Miftah, dipastikan akan kehilangan jabatannya dalam waktu dekat ini. Posisinya sebagai anggota Komisi IV itu akan digantikan oleh keder Partai Demokrat lainnya yang kini masih belum ditentukan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Gatot Subroto dalam sebuah kesempatan, Senin (17/8) kemarin. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur periode 2009-2014 itu, proses pergantian itu sendiri kini sedang dalam proses sesuai dengan mekanisme partai yang merunut pada aturan hukum dan perundangan yang berlaku.

“Iya, sudah diproses,” ungkap Gatot, kemarin.

Gatot menambahkan, surat pergantian antar waktu (PAW) itu sendiri, sepengatahuannya, kini sudah sampai di tangan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Adapun surat PAW untuk Miftah itu sendiri prosesnya sudah sejak sekitar sebulan lalu sebelum ada pergantian pucuk pimpinan di DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur.


“Sudah diproses suratnya kalau tidak salah sekitar sebulanan kemarin. Masih di bawah Pak Tjetjep saat itu,” jelas Gatot.

Dia menyebutkan, eksekusi atau yang menggantikannya, kewenangan KPU Kabupaten Cianjur.

”Yang saya tahu, sudah diajukan ke gubernur dua minggu kemarin. Nah, kalau untuk penggantinya itu menunggu surat resmi dari KPU. Jadi kami juga tidak tahu siapa yang akan menggantikannya di DPRD Kabupaten Cianjur,” jelas dia.

Ditanya kapan kira-kira PAW itu sepenuhnya dapat dilakukan, Gatot tidak bisa memastikannya. Namun, yang jelas, kata Gatot, jika merunut pada aturan hukum dan perundangan yang berlaku, pergantian tersebut baru bisa dilakukan setelah adanya vonis yang dijatuhkan kepada Miftah mantan Kepala Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah itu.

”Tinggal menunggu putusan pengadilan saja. Jadi masih harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dulu baru bisa di-PAW,” papar dia.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi menuturkan, meskipun rencana PAW tersebut sudah di depan mata dan tinggal menunggu prosesnya berjalan, selama itu juga, Miftah masih dianggap dan tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Walaupun, pada kenyataanya, kini yang bersangkutan mendekam di dalam balik jeruji besi.

Karena itu, terang Yadi, hak-hak Miftah sebagai anggota dewan pun tetap akan melekat kepada diririnya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan gaji bulanan. Namun, Yadi pun tidak bisa menyebut secara terperinci apa saja yang menjadi hak-hak pribadi Miftah sebagai anggota dewan.

“Kalau untuk hak-hak pribadi secara detilnya saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas, untuk SPPD, dia sudah tidak dapat. Rinciannya itu yang lebih tahu di Sekretariat Dewan,” tambah dia.(ruh/dep)