Pangdam Siliwangi Awasi Pilkada

PANEN RAYA: Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamrin saat Panen Raya di Bojongpicung Cianjur, kemarin.
PANEN RAYA: Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamrin saat Panen Raya di Bojongpicung Cianjur, kemarin.
PANEN RAYA: Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamrin saat Panen Raya di Bojongpicung Cianjur.

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Berkenaan dengan bakal berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamim, menegaskan, pihaknya sudah memberikan perhatian khusus atas pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati itu.

Perhatian dimaksud jendral bintang dua itu adalah terkait pengamanan, keamanan dan kelancaran gelaran Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.

”Sudah pasti, TNI memberikan perhatian pada pelaksanaan pilkada. Karena pilkada kan harus berjalan dengan aman dan lancar,” kata Dedi, usai panen raya di Desa Hergamanah, Kecamatan Bojongpicung, Kamis (13/8/2015) kemarin.

Kendati demikian, lanjut Dedi, perhatian dan keamanan tidak hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang menggelar pilkada saja. Melainkan, juga dilakukan di seluruh daerah Jawa Barat.


”Dari awal, keamanan memang mutlak harus dilakukan. Bukan hnya yang sedang pilkada, tapi smuanya. Dan semua itu dilakukan sesuai dengan protap SOP yg berlaku,” jelas Dedi.

Dalam pengamanan itu, kata dia, TNI hanya memberikan bantuan dan backup saja jika memang dibutuhkan sewaktu-waktu. Sedangkan sesuai dengan ketentuannya, Polisi berada di depan.

”Itu ketentuan yang sudah ada dan diatur jadi pedoman,” imbuh dia.

Namun, Dedi juga menegaskan, bahwa hal yang patut untuk ditekankan adalah tetap menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dalam pelaksanaan pilkada itu.

”Saya tegaskan, kepada seluruh personil TNI untuk tetap bersikap netral. Jangan sampai terlibat dalam urusan politik,” tegas Dedi.

Selain itu, pihaknya bersama Polisi juga memberikan perhatian khusus kepada penyelanggara pemilu. Pihaknya meminta agar penyelenggara pemilu melakukan dan menjalankan tugas serta kerja-kerjanya sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang berlaku.

”KPU dan Panwas juga mendaparkan perhatian dari TNI dan Polri. Kami meminta, jangan sampai melakukan tindakan atau membuat keputusan yang pada akhirnya hanya akan menimbulkam konflik. Makanya harus lurus,” ingat dia.

Ditanya berkenaan dengan sejarah penyelenggaraan pileg 2014 lalu di Cianjur yang banyak terdapat kekisruhan hingga menimbulkan konflik, Dedi menambahkan, bahwa hal itu juga telah menjadi catatan khusus pihaknya.

Meski begitu, ia menilai, timbulnya gesekan dan konflik dalam sebuah pesta demokrasi adalah wajar adannya. Selama, konflik dan gesekan itu masih dinilai wajar dan masih di dalam koridor perundangan dan hukum yang berlaku.

”Gesekan dan konflik dalam demokrasi itu wajar. Tinggal bagaimana menyikapinya saja. Selama masih dalam koridor yang berlaku ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kelewatan ya tentu kami akan melakukan tindakan yang perlu untuk dilakukan,” pungkas Dedi.(ruh/dep)