Kampanye Dilarang Pakai APBD

ilustrasi PILKADA
ilustrasi PILKADA
ilustrasi PILKADA

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Dua dari tiga bakal pasangan calon (paslon) yang sudah mendaftarkan dirinya untuk bertarung Pilkada serentak, 9 Desember 2015. Mereka pun diingatkan agar tidak mendompleng APBD. Pasalnya dari dua paslon tersebut masih memiliki kaitan dengan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai petahana.

Pernyataan ini disampaikan Divisi Sosialisasi Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, usai melakukan Sosialisasi Aturan Kampanye Pilkada Serentak yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Hotel Bydiel Cianjur, Selasa (11/8/2015).

”Iya, untuk Cianjur kan ada dua pasang yang masih ada hubungan denga petahana. Satu bapaslon itu anak dari bupati dan bapaslon yang lainnya masih menjabat wakil bupati,” jelas Nina, Selasa (11/8/2015).

Menurut Nina, kerena adanya kaitan dengan petahana itu, ia pun meminta agar keduanya tidak memanfaatkan dan mendompleng kegiatan, program, kerja, fasilitas dan lain sebagainya yang didanai oleh APBD setempat.


Nina mengakui, jika bicara kemungkinan, disebutnya bakal selalu ada usaha pendomplengan APBD itu untuk mengntungkan salah satu bapaslon. Pasalnya, bapalon yang memiliki kaitan dengan petahana sudah barang tentu memiliki akses dan kemudahan ke arah tersebut (APBD, red).

”Kemungkinan untuk itu memang akan selalu ada, di mana pun dan oleh siapa pun itu. Tapi itu harus ada pembuktian yang jelas dan kuat,” kata dia.

Nina menjelaskan, dengan memakai dan mendompleng APBD untuk kegiatan kampanye, sesuai aturan dan hukum yang berlaku, secara otomatis dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Karena itu, ia memastikan, ada sanksi yang bakal diberikan kepada pasangan yang terbukti melakukan hal tersebut.

Adapun sanksi paling berat yang bisa diberikan kepada pasangan yang dianggap melanggar aturan kampanye adalah pencabutan atau pembatalan atas pencalonannya dalam pilkada serentak 2015.

”Sanksinya jelas. Yaitu pencabutan atau pembatalan pencalonannya. Tidak ada alasan apapun yang membernarkan untuk mendompleng APBD. Karena itu adalah pelanggaran,” tegas Nina.

Lebih lanjut, Nina menjelaskan, masa kampanye sendiri baru akan dimulai pada 27 Agustus 2015 mendatang atau tiga hari setelah penetapan pasangan calon yakni 24 Agustus 2015. Adapun masa kampanye sendiri berlangsung cukup panjang hingga 5 Desember 2015.

Masa kampanye itu, kata Nina, terbagi dalam dua jenis. Pertama, untuk semua jenis kampanye dimulai dari 27 Agustus sampai 5 Desember 2015 dan jenis kampanye berupa iklan di media massa pada 22 November 2015.

”Khusus untuk kampanye dalam bentuk iklan di media massa, nanti akan dibicarakan dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPU setempat. Yang jelas, semua teknisnya akan dibahas terlebuh dahulu agar tidak tumpang tindih,” jelas Nina.(ruh/dep)