Bupati Bingung Cari Dana Pilkada

Tjetjep Muchtar Soleh
Tjetjep Muchtar Soleh
Tjetjep Muchtar Soleh

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Entah keceplosan atau karena hal lain, Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, secara blak-blakan mengaku masih cukup kebingungan mencari pos anggaran guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak pada 9 Desember mendatang.

Hal itu diungkapkan Tjetjep belum lama ini dalam sebuah kesempatan yang cukup singkat. Menurut Tjetjep, kebingungan itu disebabkan karena begitu mendadak dan mepetnya waktu pelaksanaan pilkada untuk menggantikan posisinya yang berakhir tahun depan.

”Ya karena kan keputusan soal Pilkada itu mepet dan mendadak. Apalagi sebelumnya Cianjur dikabarkan tidak ikut pilkada tahun ini,” kata dia.

Seiring berjalannya waktu dan proses penggodokan aturan perundangan di DPR RI, ketika itu, akhirnya memutuskan bahwa Cianjur termasuk ke dalam daerah kabupaten/kota yang harus menggelar pilkada pada periode tahun 2015.


Akibatnya, mau tidak mau, siap tidak siap, penyelenggaraan pilkada Cianjur pun harus digelar pada tahun ini, sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Semuanya kan berubah di pertengahan waktu. Ternyata Cianjur pilkada-nya tahun ini. Coba saja bayangkan, dalam waktu singkat harus mempersiapkan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan pilkada,” jelas dia.

Hal lain yang cukup membuatnya bingung adalah besaran anggaran pilkada serentak 2015 yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya pilkada 2011 lalu.

Dalam pilkada yang akhirnya kembali memenangkan dirinya itu, Tjetjep mengaku, anggaran yang dihabiskan hanya mencapai sekitar lebih kurang Rp50 miliar. Sedangkan untuk pilkada tahun ini, besaran anggaran itu naik hingga sekitar 45 persen.

“Untuk pilkada yang sekarang itu butuh setidaknya Rp70 miliar. Kan itu bukan uang yang sedikit,” lanjutnya.

Meningkatknya anggaran pilkada itu, beber dia, selain karena kenaikan harga, juga dikarenakan adanya penambahan dan penyiapan anggota panwas hingga di tingkatan tempat pemgungutan suara (TPS).

“Kalau di tahun 2011 itu cuma butuh 600 orang di setiap desa. Sekarang bertambah jadi 800 orang untuk setiap desa,” imbuh dia.

Kendati demikian, Tjetjep menjamin bahwa permintaan anggaran pilkada itu bakal tersedia dan tidak akan mengganggu jalannya pilkada.

“Tapi tidak usah bingung cari uang. Biar bupati yang cari uang. Jadi, KPU sama Panwas tenang saja,” kata dia sembari tertawa.

Ditemui terpisah, menanggapi persoalan anggaran, Ketua KPUD Cianjur, Anggy Shofia Wardany, menyebut, anggaran untuk gelaran pelaksanaan pilkada secara keseluruhan total senilai lebih kurang Rp49 miliar. Adapun besaran usulan anggaran tahap I senilai Rp25 miliar

“Tapi yang direalisasi baru Rp17,8 miliar saja. Sebagian lagi akan cair pada anggaran perubahan antara Agustus-September ini,” ungkap Anggy, belum lama ini.

Dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Saeful Anwar, mengaku, anggaran untuk panwaslu pada tahap I ini disetujui bupati sebesar Rp4 miliar.

Namun, hingga saat ini, pihaknya baru menerima senilai Rp3 miliar. Sedangkan sisanya, sebesar Rp1 miliar lagi akan dicair pada pertengahan Agustus ini.

“Kalau dihitung-hitung, idealnya, secara keseluruhan panwaslu butuh anggaran Rp14 miliar. Tapi hanya direaliasi Rp12 miliar saja. Anggaran itu sendiri akan dicairkan sesuai tahapan pilkada dan kebutuhan,” singkat dia.(ruh/dep)