Bupati Larang Helaran Budaya

MERIAH: Salah satu bentuk penampilan Helaran Budaya Cianjur pada tahun lalu.
MERIAH: Salah satu bentuk penampilan Helaran Budaya Cianjur pada tahun lalu.
MERIAH: Salah satu bentuk penampilan Helaran Budaya Cianjur pada tahun lalu.

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Bupati Tjetjep Muchtar Soleh melarang adanya pelaksanaan Helaran Budaya yang digelar sebagai pesta rakyat Cianjur dalam rangka rangkaian peringatan jadi Kabupaten Cianjur yang sekaligus dibarengkan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya.
Alasannya, waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, dikhawatirkan bakal menimbulkan kerusuhan.

Hal itu diungkapkan Ketua Yayasan Abdi Cianjur, Harry M Sastrakusumah, Jumat (7/8/2015) kemarin ditemui di kediamannya. Harry menuturkan, hal itu ia ketahui setelah dirinya mendapatkan kabar dari beberapa pejabat dan staf yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu.

“Saat saya dengar kabar itu juga kaget. Apalagi alasannya takut ada kerusuhan karena waktunya berdekatan dengan pilkada. Terus ini apa hubungannya antara Helaran Budaya dengan politik?,” ungkap Harry dengan nada kesal.

Harry menambahkan, dari kabar yang ia terima itu ada wacana di lingkungan Pemkab Cianjur bahwa tidak diselenggarakannya Helaran Budaya itu dikarenakan bupati Tjetjep takut kalau tetap dilaksanakan akan menimbulkan gesekan.


“Saya dengar dari beberapa pejabat di Disbudpar, bahwa pak Tresna (Asda II) menyampaikan kepada meraka perihal larangan menyelenggarakan Helaran Budaya atas perintah bupati,” ujar dia.

Namun, kata Harry, alasan kekhawatiran bupati bakal adanya konflik dan kerusuhan itu, menurutnya, terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Pasalnya, tidak ada hubungan antara Helaran Budaya dengan agenda pesta demokrasi yang akan memilih orang nomor satu dan dua di Cianjur itu.

“Itu dua hajat yang berbeda sama sekali dan tidak ada hubungannya. Yang satu murni soal budaya dan yang satu lagi soal politik. Jangan dicampur aduk seperti itu,” geram Harry.

Mendapatkan kabar tersebut, Harry yang juga merupakan pegiat kesenian, pelestari batik Cianjuran sekaligus putra daerah asli Cianjur mengaku tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan bupati melalui Tresna tersebut.

Karena sudah tidak bisa menahan rasa kekesalan dan kekecewaannya itu, Harry lantas menumpahkannya ke dalam sebuah acara talkshow melalui stasiun radio milik Pemkab Cianjur.

Dalam talkshow tersebut, Harry tidak rela kalau Helaran Budaya yang secara rutin dan sudah setiap tahun diseleggarakan untuk memperingati hari jadi Cianjur itu tidak jadi digelar.

“Alasannya sangat teramat tidak masuk di akal. Ingat yah, Helaran Budaya itu milik warga Cianjur, bukan milik pemkab,” tegas Harry dengan nada tinggi.

Harry menambahkan, sehari setelah dirinya mengumbar kekesalan di stasiun radio dan menyebarluaskan melalui siaran suara itu, ia lantas didatangi Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi di kediamannya, di Gedong Asem.

Dalam pertemuan itu, Dedi, lanjut Harry, berusaha menjelaskan perihal duduk perkara, alasan dan pertimbangan tidak digelarnya Helaran Budaya untuk tahun ini.

Selanjutnya, Dedi, kata Harry, berjanji akan menyampaikan apa yang diutarakan olehnya itu tentang pelaksanaan Helaran Budaya. Kemudian, hasil pembicaraan itu akan dikaji ulang dan akan disampaikan langsung kepada bupati sebagai pertimbangan lebih lanjut.

“Kepada saya, Dedi berjanji akan menyampaikan kekesalan saya ke bupati karena tidak adanya Helaran Budaya tahun ini. Tapi, saya tetap meminta agar Helaran Budaya itu harus tetap ada. Saya yakin masyarakat juga sependapat dengan saya,” yakin dia.

 

Harry menegaskan, momen pelaksanaan Helaran Budaya itu, kata Harry, sebenarnya bisa dijadikan ajang sosialisasi para calon bupati dan wakil bupati untuk memperkenalkan diri kepada warga.

Selain itu, bisa menunjukkan kepada daerah lain bahwa di Cianjur ini calon-calon yang akan ikut pilkada, bersama masyarakatnya itu guyup dan terikat dalam kebersamaan dan keharmonisan. Jadi, lanjutnya, bohong besar kalau helaran bisa memicu huru-hara.

“Bila perlu semua pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misinya. Dan perlu diingat, kegiatan Helaran Budaya yang setiap tahun digelar itu tidak pernah menggunakan biaya dari pemerintah. Semua anggarannya itu berasal dari sumbangan sejumlah warga dan pengusaha. Jangan sok seperti satu-satunya orang yang memiliki Cianjur, dong,” pungkas Harry.

Sementara, Kadisbudpar Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi, yang coba dihubungi melalui telepon selularnya untuk dikonfirmasi berkenaan dengan permasalahan ini sama sekali tidak menjawab panggilan teleponnya. Bahkan, pesan singkat yang dikirim pun tidak kunjung mendapatkan respon balasan.(ruh/dep)