PNS Sulit Netral

DIKURANGI: Selama Ramadan ini Pemkot Depok mengurangi jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah puasa PNS menjadi lebih baik.
DIKURANGI: Selama Ramadan ini Pemkot Depok mengurangi jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah puasa PNS menjadi lebih baik.
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Pilkada, 9 Desember 2015 mendatang, dinilai bakal banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak bisa menjaga netralitasnya. Hal itu bertentangan dengan surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy yang memerintahkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya.

Direktur Institute Social and Economic Development (Inside) Cianjur, Yusep Somantri mengatakan, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, bakal sulit bersikap netral. Pasalnya, pengaruh calon yang berasal dari birokrat sama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat.

“Untuk PNS bisa bersikap netral dalam pilkada itu akan sangat sulit dilakukan. Kami pesimis jika melihat kondisi yang ada hingga hari ini,” kata Yusep, Kamis (5/8/2015) kemarin

Hal lain yang menjadi pengaruh adalah indikasi kuat adanya tekanan-tekanan yang diterima oleh para PNS tersebut. Apakah itu tekanan dari atasan atau pimpinannya maupun tekanan berkenaan dengan posisi dan jabatannya.


Lebih ironis lagi, kata Yusep, ada mindset dari para PNS tersebut yang memiliki logika berpikir secara politis, bukannya atas dasar profesionalitas, pengabdian dan pelayanan masyarakat.

“Walaupun tidak ada SE dari menteri sekalipun, sudah seharusnya PNS itu netral dan tidak masuk ke dalam ranah politik praktis. PNS harus menjaga jarak dengan para calon. Ini yang sepertinya sulit untuk dilakukan,” lanjut dia.

Dikatakan Yusep, dalam setiap gelaran pilkada, selain ada indikasi kuat unsur tekanan dan ancaman, PNS seperti menjadi kader-kader politik bagi para calon. Dalam prosesnya, ada saja PNS yang sengaja, jika tidak karena keterpaksaan, menerjunkan dirinya dalam usaha-usaha pemenangan salah satu calon tertentu.
Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan momentum agar mendapatkan timbal balik dengan harapan bisa mengamankan posisi dan jabatannya.

“Kalau bisa, bukan hanya aman. Tapi malah ada yang berharap agar posisi dan jabatannya bisa naik lagi kalo calon yang didukungnya itu berhasil memenangkan pilkada,” beber dia.(ruh/dep)