Ini Cara Redam PNS Tak Netral

ilustrasi PILKADA
ilustrasi PILKADA
ilustrasi PILKADA

POJOKJABAR.id, CIANJUR-Diperkirakan pada Pilkada 9 Desember 2015 mendatang banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak bisa menjaga netralitasnya. Hal itu bertentangan dengan surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy yang memerintahkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya.

Direktur Institute Social and Economic Development (Inside) Cianjur, Yusep memaparkan, paradigma politik di dalam tubuh PNS Pemkab Cianjur itu memang sudah tertanam sedemikian rupa dalam benak masing-masing sehingga menjadi budaya dan tradisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan, kemudian yang terjadi adalah praktik politik dagang sapi.

“Istilahnya, jika saya dukung, saya dapat apa? Kalau tidak mendukung, ya harus siap-siap dengan konsekuensinya,” ujar dia.

Akibatnya, mobilisasi PNS untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu pun jelas-jelas terjadi dan tidak bisa dielakkan lagi. Hal itu, tentu saja memberikan keuntungan kepada salah satu calon yang sangat dekat dengan kekuasaan.


Pasalnya, dengan kewenangan dan ‘super power’nya itu, bisa dimanfaatkan untuk keuntungan secara pribadi dan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak.

“Sampai sejauh ini, dalam pengamatan kami, faktor like dan dislike masih menjadi yang utama dalam struktur PNS di Cianjur. Jadi, semua bergantung pada kemauan dari yang memiliki kewenangan,” jelas dia.

Yusep menambahkan, dari berulang kali kajian yang sudah dilakukan pihaknya, permasalahan tersebut sebenarnya bisa diredam dan ditangkal. Caranya, adalah ketegasan dari dinas terkait yang mengurusi PNS dan penyelenggaran pilkada, khususnya Panwaslu.

Dengan adanya ketegasan riil dari kedua lembaga tersebut, maka, fungsi kontrol dan pengawasan pun bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak akan menjadi permasalahan yang berlarut-larut hingga menjadi benang kusut yang muskil untuk dilakukan.

Sementara, Agus (28), warga Rancabali, Bojongherang, mengaku geram jika melihat ada PNS yang ikut dalam aksi dukung-mendukung salah satu calon tertentu. Menurutnya, sudah semestinya PNS bersikap netral dan tetap profesional dalam tugasnya melayani masyarakat.

“Ya jelas marah lah. PNS itu kan dibayar pakai uang rakyat. Kerja saja yang bener tidak usah pakai takut-takut seperti itu. Kalau takut terus-terusan kapan selesainya,” tegas Agus.

Sementara, seorang PNS di lingkungan Pemkab Cianjur yang tidak mau namanya di korankan, mengaku, belum mendapatkan tekanan dan ancaman tertentu secara langsung dan pribadi. Tapi ia pun menegaskan tidak akan mau untuk diarah-arahkan agar memilih salah satu calon.

“Diikuti saja maunya seperti apa. Tapi nanti kalau sudah pencoblosan, saya juga sudah punya pilihan sendiri, kok,” singkat dia.(ruh/dep)