104 Kepsek SD Bermasalah

Disdik Cianjur

54Disdik cianjur 1

POJOKSATU.id, CIANJUR-Sedikitnya 104 jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cianjur bermasalah. Para kepala sekolah tersebut telah menduduki jabatannya lebih dari 12 tahun. Hal itu jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Menjadi Kasek.

“Kami selaku Kepsek hanya menjalankan tugas sesuai SK yang kami terima. Kalau kami ditugaskan melebihi jabatan periodisasi Kepsek itu bukan ranah kami, tentu ini kewenangan yang menerbitkan SK penugasan. Namun fakta dan dampaknya harus kami yang menanggung ketika jabatan kami ini dianggap bermasalah,” keluh Sopandi (54) seorang Kepala Sekolah SD di Kecamatan Cugenang, Selasa (5/5).

Menurut Sopandi yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kecamatan Cugenang itu, ia sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur yang dianggap masih kurang tanggap terhadap persoalan jabatan Kepsek. Apalagi, lanjut dia, jika menilik pada aturan tersebut yang keluarnya sudah sejak lima tahun silam.


“Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Seharusnya sudah sejak lima tahun lalu dibenahi dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak akan ada jabatan kepsek yang melebihi periodisasi seperti saat ini. Saya rasa ini bisa disebut kelalaian,” tegas Sopanda.

Akibat bermasalahnya jabatan kepsek tersebut, tunjangan profesi guru yang seharusnya mereka dapatkan terancam hangus. Hal bakal menjadi kenyataan jika periodisasi jabatan kepsek itu tidak segera di benahi.

“Di Cugenang saja ada 5 Kepsek yang menjabat melebihi periodisasi, belum didaerah lain. Sedangkan di seluruh Cianjur ada sekitar 104 kepsek yang bermasalah,” imbuh dia.

Pihaknya, selaku Kepsek, meminta agar Disdik Kabupaten Cianjur bertanggungjawab atas permasalahan yang menimpa sejumlah Kepsek tersebut. Pasalnya, para Kepsek itu, kata Sopandi, sama sekali tidak tahu-menahu dan hanya menjadi korban dari pembuat kebijakan di tingkat daerah.

“Kalau tidak segera dibenahi, tunjangan sertifikasi selama 6 bulan terancam tidak akan cair. Saya pernah minta kejelasan, informasinya bulan ini akan dibereskan. Tapi sampai saat ini belum juga terlaksana,” papar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Disdik Kabupaten Cianjur, Jum’ati, membantah kalau Disdik Kabupaten Cianjur lalai dalam menangani masalah jabatan Kepsek yang melebihi periodisasi itu. Menurut pria yag juga menjabat Ketua PGRI Kabupaten Cianjur itu, masalah jabatan Kepsek yang melebihi periodisasi tidak hanya terjadi di Cianjur tapi juga daerah lain di Jawa Barat.

“Kita akan benahi semua, tapi secara bertahap dan tidak bisa langsung. Kami ingin menyelesaikan itu tidak sembarangan. Kami laksanakan secara bertahap. Kami ingin jabatan Kepsek itu sesuai dengan aturan yakni selama 8 tahun. Itupun Kepsek yang bersangkutan harus memiliki prestasi,” kata Jum’ati saat ditemui di ruang kerjanya.

Jabatan Kepsek itu, kata Jum’ati, hanya tugas tambahan sebagai seorang guru. Sehingga, tugas utamanya tetap menjadi guru yang harus mengajar.

“Intinya kita akan benahi semua. Kalau yang merah (bermasalah, red) ke merah itu solusi. Tidak ada dirugikan. Tetapi kalau merah ke hijau itu namanya hangus,” tegas dia.(ruh/dep)