Jabatan Presiden Bukan Petugas Partai

TATAP MUKA: Anggota Komisi I DPR/RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat Dr Syarief Hasan saat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Mangunkerta Cugenang, Rabu (29/4)
TATAP MUKA: Anggota Komisi I DPR/RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat Dr Syarief Hasan saat  sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Mangunkerta Cugenang, Rabu (29/4)
TATAP MUKA: Anggota Komisi I DPR/RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat Dr Syarief Hasan saat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Mangunkerta Cugenang, Rabu (29/4)

POJOKSATU.id, CIANJUR-Anggota Komisi 1 DPR RI Dr. Syarief Hasan,MM.,MBA dalam soasialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang, mempertegas bahwa jabatan Presiden bukan petugas partai.

Dr Syarief Hasan, yang kini menjabat Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini, menegaskan, dengan diperkuat oleh UUD RI tahun 1945 yang tidak pernah mencantumkan bahwa jabatan Presiden adalah petugas partai.

Menurutnya, begitu juga dalam sistem ketatanegaraan kita, termasuk dalam UU. Pasalnya jabatan Presiden adalah amanah rakyat, dan harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

“Makanya, Presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan kenegaraan, mesti berpegang teguh pada nilai – nilai konstitusi negara,” tegasnya kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu.id), kemarin (29/4).


Dinilainya, partai politik hanya jalan mnuju kekuasaan dan bukan sebagai sumber kekuasaan maupun sebagai alat untuk melaksanakn kekuasaan.

“Partai politik harus menyadari kalau jabatan Presiden melekat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Presiden milik masyarakat, dan bukan milik partai politik,” ujarnya.

Sehingga sudah seharusnya, ketika seseorang menjadi Presiden, maka harus mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

“Kepentingan kelompok atau pribadi, harus dikesampingkan. Negara harus dibangun berdasarkan prinsip kekuasaan demi masyarakat, dan demi keadilan bagi masyarakat,” terangnya.

Diharapkan juga melalui Pilkada ini bisa menjadi satu kekuatan untuk mencari pemimpin daerah yang amanah, dan merakyat. Makanya, momentum pilkada harus dimanfaakan dengan baik.

“Bagi partai demokrat, apa yang dikehendaki rakyat tentang pimpinan daerah itu yang harus dilaksanakan. Pimpinan daerh harus merakyat, bukan menjadi simbol saja,” paparnya.

Diakuinya, sudah saatnya Cianjur maju dengan pemimpin yang amanah. Sehingga diharapkan program pemerintah itu harus dilaksanakan dengan baik, bukan sekedar menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.

“Pemimpin daerah juga harus bisa mempertanggungjawabkan atas amanah rakyat yang sudah memberi kewenangan dan mandat penuh. Jangan jadikan masyarakat sekedar menjadi objek penderita saja, tetapi juga harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku atau subjek pembangunan,” tambahnya.

Diharapkan, nantinya dengan pemimpin yang sudah terpilih rakyat harus dapat menikmati pembangunan yang merata. “Infrastruktur utamanya jalan kota hingga pedesaan harus terjamin dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah harus dapat bersinergi membangun desa,” tandasnya.(fhn/dep)