144.030 Jiwa untuk Cabup Perseorangan

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU.id, CIANJUR-Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, calon bupati dari jalur independen atau perseorangan yang ingin maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus mendapatkan dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Dengan demikian, untuk Kabupaten Cianjur, berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK), maka minimal dukungan yang harus didapatkan agar bisa maju dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Cianjur yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang adalah 144.030 jiwa.

Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/4) kemarin, mengatakan, jumlah pasti minimal dukungan itu didapatkan dari DAK yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur ke Kementrian Dalam Negeri untuk kemudian mendapatkan pengesahan. Adapun jumlah DAK Kabupaten Cianjur yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah 2.215.850 jiwa.

“Itu yang sesuai dengan DAK. Nanti jumlah DAK itu akan ada verifikasi lagi dari Kemendagri,” jelas Hilman.


Hilman menambahkan, ada syarat lain yang harus dipenuhi calon jalur perseorangan selain jumlah dukungan tersebut. Adapun dukungan itu, lanjut dia, harus tersebar di minimal 50 persen jumlah kecamatan yang ada di setiap daerah.

Berdasarkan hal itu, sambung dia, maka jumlah dukungan sebanyak 144.030 jiwa itu harus tersebar di minimal 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Cianjur.

“Kan ada 32 kecamatan. Maka ya minimal dukungan itu harus tersebar di 17 kecamatan,” jelas dia.

Kemudian, kata Hilman, jika misalnya ada calon bupati dari jalur perseorangan yang sudah memiliki dukungan sesuai dengan batas minimal tersebut tapi tidak tersebar di 17 kecamatan, maka pihak KPU masih akan menunggu cabup tersebut untuk melengkapinya sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

Namun, jika sampai pada waktu yang ditentukan cabup jalur perseorangan tersebut tidak dapat memenuhi dan melengkapi kekurangannya, termasuk dukungan yang tesebar di minimal 17 kecamatan, maka secara otomatis cabup tersebut dianggap gagal maju untuk bertarung dalam pilkada.

“Jadi, biarpun dukungannya, misalnya mencapai 200.000 dukungan sekalipun, tapi kalau tidak tersebar di 17 kecamatan, maka cabup itu dianggap gugur. Aturannya sudah seperti itu,” urai Hilman.(ruh/dep)