Elemen Masyarakat Harus Aktif Pantau Proses Pilkada

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU.id, CIANJUR-Untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas, seluruh elemen masyarakat harus memantau seluruh proses pelaksanaan. Mulai dari seleksi panwas, hinga seleksi PPK, PPS dan KPPS.

“Dalam PKPU orang yang sudah dua kali atau lebih tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara. Nah ini perlu dikawal seketat mungkin. Karena, sangat berpotensi ada setting penempatan orang yang dominan dikuasai oleh salah satu kontestan,” ungkap Jubir KMPJ Ade Marta.

Sebagai bentuk kepedulian KMPJ atas terlaksananya Pilkada yang baik, KMPJ mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli Pemilu Jurdil bekerjasama dengan insan pers baik cetak maupun elektronik bersama-sama memantau seluruh proses. “kita semua harus kerjasama untuk mengawal Pilkada ini,” tegasnya.

Sementara itu, sesuai Peraturan KPU No 2 tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, pembentukan badan ad-hoc dilaksanakan antara tanggal 19 April sampai 18 Mei 2015. Pembentukan badan ad-hoc menjadi salah satu titik awal yang penting dan krusial bagi pelaksanaan Pilkada. Disebut krusial lantaran rekrutmen badan ad-hoc rentan dipengaruhi kepentingan politik.


Dalam praktiknya, kepala desa/lurah dan BPD hanya mengusulkan nama-nama yang dekat dengan mereka. Tak jarang, makna dekat di sini bukan hanya dalam artian personal, tapi juga dalam artian politis, yakni memiliki pandangan politik yang sama dengan Kades. Tentunya hal ini bisa menjadi celah bagi masuknya kepentingan politik.

“Tidak dipungkiri lagi, posisi Kades amat dekat dengan politik praktis. Pada Pileg 2014 kemarin, fakta menunjukkan sangat banyak Kades yang maju menjadi calon legislatif (Caleg). Sebagai tokoh sentral di desa tentu memilik jaringan yang bisa digunakan sebagai penyelenggara ad-hoc,” paparnya.(jun/dep)