500 Perusahaan Tak Penuhi Hak Normatif

UNJUK RASA : Ratusan buruh PT Icon Garmindo mengaadu ke DPRD Cianjur karena hak normatifnya tak dipenuhu. Foto : Guruh/Pojoksatu.id
UNJUK RASA : Ratusan buruh PT Icon Garmindo mengaadu ke DPRD Cianjur karena hak normatifnya tak dipenuhu. Foto : Guruh/Pojoksatu.id
UNJUK RASA : Ratusan buruh PT Icon Garmindo mengaadu ke DPRD Cianjur karena hak normatifnya tak dipenuhu, beberapa waktu lalu. Foto : Guruh/Pojoksatu.id

POJOKSATU.id CIANJUR-Hingga April 2015 ini, ternyata masih cukup banyak perusahaan dan industri, yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Padahal, hal itu merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS bahwa setiap perusahaan wajib terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2015 lalu.

Kepala Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur, Drajat Heryatna, dalam data yang dimilikinya dari 765 perusahaan yang terdaftar di Cianjur, hanya lebih dari 60 persen diantaranya belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau dalam data kami, baru sekitar 240an perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya belum sama sekali,” ungkap Drajat, Jumat (24/4) kemarin.


Kenyataan itu, kata Drajat, sangat disesalkannya. Pasalnya, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban perusahaan sekaligus salah satu hak-hak normatif para pekerja yang harus dipenuhi.

Drajat mengaku, selama ini pihaknya tidak kurang-kurang dalam memberikan sosialisasi kepada ratusan perusahaan yang terdiri dari skala kecil, menengah hingga besar itu. Tapi, sepertinya hal itu tidak mendapatkan respon yang sebagaimana mestinya dari pihak perusahaan.

“Sudah berapa kali kami melakukan sosialisasi. Tapi ya tetap saja tidak berpengaruh. Padahal ini kan sudah diatur di dalam undang-undang. Perusahaan-perusahaan itu seperti menutup mata dan telinga saja,” kecam dia.

Ketika ditanya perusahaan seperti apa yang sudah masuk ke dalam ketentuan wajib mendaftarkan pekerjanya, secara aturan, Drajat menyebut bahwa setiap perusahaan yang memiliki pekerja dengan upah per bulan minimal Rp1 juta hukumnya wajib.

“Sekarang UMK Kabupaten Cianjur kan sudah Rp1.648.000 per bulan. Itu artinya semua perusahaan wajib, meskipun cuma memiliki beberapa pekerja sekalipun,” tegas Drajat.

Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan memberikan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan. Jika pihaknya sudah melayangkan tiga kali surat peringatan tapi masih tidak digubris, maka pihaknya akan menyerahkan hal itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur untuk diproses secara hukum.

Di sisi lain, Drajat juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 10 persen perusahaan yang telah mendaftarkan ke pihaknya, kini menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bervariatif. Yakni mulai dari tiga bulan hingga lebih dari setahun.

“Kami sudah tagih berkali-kali, tapi mereka sepertinya tidak ada itikad baik. Padahal mereka itu perusahaan yang memiliki pekerja mulai dari 100 hingga 500an pekerja. Kalau memang terpaksa, ya akan diproses secara hukum juga,” tutur dia.

Senada, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Cianjur, Asep Saipul Malik pun mengamini hal tersebut. Malah, bukan hanya tidak memenuhi hak-hak nomatif para pekerja, sejumlah perusahaan pun masih memberikan upah di bawah UMK yang sudah ditetapkan.

“Itu makanya banyak perusahaan yang tertarik ke Cianjur karena pekerjanya bisa dibayar lebih murah dari daerah lainnya,” kecam Asep.

Bahkan dalam penelusuran pihaknya, lanjut Asep, ada juga sejumlah perusahaan yang mempekerjakan para pekerjanya melebihi jam kerja yang sudah ditentukan.
Ironisnya, kelebihan jam kerja hingga lembur itu sama sekali tidak mendapatkan upah sebagaimana diatur di dalam perundangan dan peraturan yang berlaku.

“Kami sudah siapkan advokasi untuk hal ini. Kalau nanti sampai tiga kali surat peringatan kami tidak digubris, para pekerja akan turun ke jalan untuk kembali menuntut hak kami. Kami tidak peduli, biar ramai sekalian kalau tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan,” pungkas Asep yang enggan membeberkan perusahaan mana saja yang dimaksud.(ruh/dep)