Tertibkan Bangunan Liar di Atas DAS

MELANGGAR: Salah satu kawasan pemukinan warga yang berdiri di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kecamatan Cipanas.
MELANGGAR: Salah satu kawasan pemukinan warga yang berdiri di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah  Kecamatan Cipanas.
MELANGGAR: Salah satu kawasan pemukinan warga yang berdiri di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kecamatan Cipanas.

POJOKSATU.id, CIANJUR – Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) Cianjur, menegaskan tidak akan memberikan Izin Mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendirian pemukiman di DAS Cisarua dan DAS Cipanas.

Alasannya, karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisarua yang berlokasi di daerah Desa Sindanglaya dan DAS Cipanas, Kecamatan Cipanas, merupakan kawasan terlarang untuk didirikan bangunan.

Kabid Administrasi dan Penelitian Teknis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) Cianjur, Sansan Kosamanjaya menjelaskan, pemukiman warga di sepanjang DAS Cisarua dan DAS Cipanas masuk ke dalam garis sepadan sungai. Oleh karenanya, pihaknya tidak bisa memberikan ijin kepada mereka.

“Apalagi jika tidak ada rekomendasi dari PSDAP. Saya tidak ada wewenang untuk mengeluarkan ijin kepada mereka,” jelasnya.


Diakui Sansan, masih banyak pemukiman yang tidak dilengkapi dengan IMB. Padahal sesuai UU Nomor 28 tahun 2002 dan Perda Nomor 14 tahun 2002, setiap bangunan wajib memiliki IMB.

“Masyarakat itu biasanya kalau ada urusan mengagunkan ke bank atau menjual rumahnya baru IMB diurus. Padahal hal tersebut jelas melanggar,” katanya.

Dijelaskannya, bangunan yang memang tidak memiliki IMB harus ditertibkan, karena melanggar UU dan perda. Namun untuk kewenangan penertiban itu menjadi ranah Satpol PP. “Kami tidak punya kewenangan (menertibkan bangunan liar). Akan tetapi, kami sangat menyayangkan hingga kini masih ada pemukiman warga yang tidak punya IMB,” tandasnya.(fhn/dep)