Categories: Bogor

Larangan Plat B Masuk Puncak Bogor, Ini Kata Bupati dan Pelaku Bisnis

POJOKBOGOR.com — Pemerintah rencananya akan memberikan dua opsi sebagai solusi mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Pilihan tersebut antara lain diterapkannya sistem ganjil genap atau pelarangan masuk kendaraan berpelat B yang mendapat penolakan keras dari Bupati Bogor, Ade Yasin.

Menurut bupati Ade Yasin, peraturan tersebut mengancam sumber pemasukan tempat wisata di Kabupaten Bogor bagian Selatan. “Pengunjung tempat wisata rata-rata orang Jakarta. Aneh, Puncak-kan tempat wisata,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan segera saat ini adalah pelebaran jalan raya Puncak. Ia menyebutkan bahwa biang kemacetan yang selama ini terjadi disebabkan ruas jalan yang tidak sebanding dengan volume kendaraan.

“Solusinya adalah segera dibangun Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak II. Bukan pelarangan kendaraan plat B. Kasian para pelaku usaha di Puncak, hotel, restoran,” katanya.

Baca Juga: 28 Saksi Kasus Pembunuhan Noven di Jalan Riau Diperiksa, Polisi Masih Kesulitan Cari Pelaku

Selain Bupati Bogor, penolakan juga datang dari para pelaku bisnis kawasan tersebut. Seperti Event Manager Taman Wisata Matahari, Ilham menyatakan bahwa terkait rencana pencanangan kedua skenario sebagai dasar pemecah masalah kemacetan tersebut pastinya mengguncang dunia pariwisata Puncak.

Ia juga mengatakan, Pemkab Bogor juga akan turut dirugikan, karena keduanya pasti akan menganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri pariwisata. “Tidak hanya pemerintah dan pelaku usaha, perekonomian warga sekitar juga akan menurun. Apalagi warga yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM),” terangnya, Minggu (27/1).

Terkait dengan penurunan PAD, sambung Ilham, Pemkab Bogor pastinya juga tidak ingin kehilangan pajak pendapatan. Karena kedua skenario ini akan sangat berimbas terhadap pajak yang berasal dari para wisatawan. Sementara saat ini, kata dia, untuk PAD sektor pariwisata Puncak, menyumbang sebanyak 40 persen pendapatan daerah.

“Untuk PAD sektor pariwisata nilainnya cukup bagus. Mungkin kalau kedua skenario itu diterapkan, PAD bisa turun setengahnya,” terangnya.

Pasalnya, para pengunjung yang hendak berwisata di Puncak rata-rata membawa kendaraan berplat B. Bahkan, untuk TWM sendiri, jumlah kunjungan wisata yang mendominasi berasal dari Jabodetabek. “Jakarta yang paling dominan. Pengunjung pariwisata Puncak itu 80 persen dari luar Bogor,” ungkapnya.

Namun , terkait dengan kedua skenario tersebut, lanjut Ilham, pihaknya sejauh ini juga belum mendapatkan sosialisasi dari pihak-pihak berkaitan. “Sebagai pelaku industri pariwisata kita mengikuti dulu, kita tidak mau bilang itu salah atau benar. Kita juga masih belum ada koordinasi sesama pelaku pariwisata,” paparnya.

Pendapat yang sama dikatakan oleh salah satu owner Restauran KM 77, Kecamatan Cisarua, David beranggapan bahwa pemberlakuan ganjil-genap maupun pelarangan plat B akan menutup sumber pendapatan bagi para pelaku usaha di kawasan Puncak.

Karenanya, kebijakan seperti satu arah (One Way) di Puncak Bogor dirasa sudah merugikan sekian persen pendapatan pengusaha maupun pedagang kecil lainnya. “Waktu libur, diberlakukan One Way, pasti pendapatan pedagang turun. Tapi gak begitu signifikan. Coba bandingkan kalau plat B dilarang?,” tegasnya.

(hal/rp1/rb/pojokbogor)

Halim

Share
Published by
Halim
Tags: Kabupaten BogorPuncak Bogor

Recent Posts

  • Sukabumi

Kota Sukabumi Bukan Endemis Kaki Gajah

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memberikan pelatihan pelacakan kasus dan tata laksana Filariasis (Kaki Gajah)

19 September 2019 16:35 WIB 16:35
  • Depok

948 Hewan Divaksin, Tahun 2019 Kota Depok Bebas Rabies

Mudah-mudahan ini benar. Dinas Ketahapan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menyatakan Depok bebas rabies 2019.

19 September 2019 16:35 WIB 16:35
  • Bekasi

Ditutup Perusahaan, Warga Kaliabang Bungur Tak Bisa Gunakan Lapangan Bola

Metropolitan

19 September 2019 16:34 WIB 16:34
  • Pantura

Facebook dan WhatsApp Jadi Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Karawang

Kasus perceraian di Kabupaten Karawang terus meningkat. Itu berdasarkan catatan Kantor Pengadilan Agama setempat selama satu tahun terakhir.

19 September 2019 16:25 WIB 16:25
  • Bogor

Polresta Bogor Kota Klaim Pengembangan Kasus Noven Sudah 50 Persen

Kepolisian Polresta Bogor Kota terus berupaya mengungkap kasus pembunuhan terhadap siswi SMK Baranangsiang Bogor, Adriana Yubelia Noven Cahya (18)

19 September 2019 16:17 WIB 16:17
  • Priangan

Polres Sumedang Belum Tetapkan Tersangka Pemilik Depot Jamu Terkait Warga Keracunan

Polres Sumedang masih mendalami keracunan kopi cleng terhadap 10 orang warga. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan, bahwa status pemilik Depot…

19 September 2019 15:55 WIB 15:55