Kasus Water Meter Dilaporkan ke Kejari

DILAPORKAN: Tanda terima laporan pengadaan water meter 2014 di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.
DILAPORKAN: Tanda terima laporan pengadaan water meter 2014 di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.
DILAPORKAN: Tanda terima laporan pengadaan water meter 2014 di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

POJOKJABAR.com RADAR BOGOR – Sengkarut pengadaan meteran air (water meter) tahun 2014 senilai Rp7,164 miliar  tanpa tender atau penunjukan langsung di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memasuki babak baru. Selasa (25/08), Forum Rakyat Menggugat (FRM) Kota Bogor melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor.

Laporan itu terkait dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang di BUMD yang dipimpin Untung Kurniadi itu. Koordinator FRM M Luthfi mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengadaan water meter 1/2 inch tahun 2014 senilai Rp7,164 miliar.

“Pengadaan water meter dilaksanakan guna mengurangi angka kebocoran air. Namun dalam pelaksanaannya terget itu justru diabaikan. Itu dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat,” ujar  Koordinator FRM M Luthfi seperti dilansir Radar Bogor, Senin (31/8/2015).

Dalam laporan itu, FRM menyampaikan kronologis kasus water meter. Dimana pada 21 Februari 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) PDAM Tirta Pakuan untuk melaksanakan penunjukan langsung dan menetapkan PT Multi Instrumentasi (MI) sebagai penyedia barang/jasa atas pekerjaan pengadaan meter air 1/2 inch merek Linflow LF 2 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp8,2 miliar.


Dimana menurut FRM, hal itu telah menyalahi ketentuan dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, penunjukan langsung  juga bertentangan dengan Perpres No 70 Tahun 2012 Pasal 48 Ayat 4, terkait kriteria penunjukan langsung.

Kejanggalan lainnya, ketika pengadaan water meter pada tahun 2015 dengan nilai HPS Rp4,6 miliar , justru dilaksanakan dengan lelang atau tender.

FRM juga  menyebutkan, Peraturan Direksi PDAM Tirta Pakuan baik Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Pakuan, tidak mengacu kepada peraturan lebih tinggi diatasnya yakni, Perpres No 54 Tahun 2010 dan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Direksi tersebut hanya mengacu kepada Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Perwali Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

“Lebih aneh dan lucunya lagi, perda dan perwali sudah  mengacu Perpres No 70 Tahun 2012 dan Perpres No 54 Tahun 2010. Namun peraturan direksi tersebut tidak,” jelas Luthfi.

Dia menduga, pengadaan water meter tahun 2014,  Rp7,164 miliar dengan penunjukan langsung, menjadi salah satu musabab Direktur Teknik PDAM Tirta Pakuan saat itu  Henry Darwin mengundurkan diri.

“Apabila dalih belanja langsung dianggap untuk menghemat, namun dengan tidak dilelangkan justru membuka terjadinya persekongkolan dan dugaan gratifikasi. Kami meminta kejari menyelidiki motif lain dalam pengadaan meter air tahun 2014 dengan penunjukan langsung, ” tegasnya.

Pihaknya juga  mempertanyakan, penunjukan langsung dengan dalih barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya dianggap sesuatu yang benar dan tidak menyalahi aturan, dimana  tidak tunduk kepada perpres.

Mengapa PDAM, tidak konsisten melakukan penunjukan langsung  pada tahun 2015 dengan nilai HPS Rp4,6 miliar. “Kami menduga ada gratifikasi atau persekongkolan dan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, ” tukasnya.

Luthfi juga menambahkan, kasus ini harus segera ditindaklanjuti oleh Kejari Bogor. Dan jangan takut diintervensi oleh siapapun. Kejari harus bertindak profesional dalam  mengungkap kasus ini.

“Kejari juga kami minta jangan main mata. Kejari harus berdiri di atas kebenaran,” tandasnya.

(radar bogor/ral/d)