Proyek R3 Terancam Mangkrak

jalur-r3
TERBENGKALAI: Proyek abadi pembangunan jalan R3 masih terkendala akses jalan masuk. Lantaran sejumlah warga belum melepaskan tanah miliknya.

POJOKJABAR.com, RADAR BOGOR – Proyek multiyear pembangunan jalan Regional Ring Road (R3) sesi III, terancam mangkrak tahun ini. Jumat  (28/8), Komisi C DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) proses pengerjaaan pembangunan jalan yang akan menghubungkan Parung Banteng ke Bendung Katulampa itu.

“Kami, di dewan, selaku pengawasan di samping budgeting, sudah menyetujui untuk melanjutkan pembangunan jalan ini,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi.

Menurut dia, pembangunan jalan R3 merupakan program prioritas Kota Bogor dalam mengurai kepadatan transportasi di sepanjang Jalan Pajajaran. Proyek pembangunan  baru berjalan satu bulan, setelah diumumkan PT Idee Murni Pratama sebagai pemenang tender.

Yus mengakui jika terdapat permasalahan yang masih terjadi di Kota Bogor, salah satunya permasalahan akses masuk proyek jalan. Ada salah satu warga yang masih mempertahankan tanahnya, sehingga belum dapat dibebaskan.


“Setelah mendengar ada permasalahan, dewan secara proaktif akan mengundang Perumahan Mutiara Bogor Raya (MBR), Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Wasbangkim), dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), untuk meminta izin penggunaan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum) yang belum diserahkan kepada pemkot,” bebernya.

Langkah itu dilakukan agar bisa meneruskan pembangunan jalan, sebelum pembebasan tanah itu rampung semua. Karena program ini untuk kepentingan umum, di dalam Perda Utilitas dalam hasil revisi sudah jelas, jika telah rampung pembangunan pegembang harus menyerahkan aset fasos-fasum.

“Kami mendorong pemkot agar bisa bernegosiasi secepatnya. Masyarakat harus bisa memaklumi karena kepentingan masyarakat, tidak bisa ini tanah saya,” cetusnya.

Dirinya berharap, warga yang masih mempertahankan itu dapat membuka diri. Sedangkan, Yus memastikan, proses hukum yang sedang terjadi pada perusahaan pemenang tender tidak akan memengaruhi pekerjaan.

“Kami tak ingin berspekulasi, kaitan hukum urusan hukum bukan menjadi domain kami di DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Nana Yudiana memastikan pembangunan tak akan berhenti. Proyek akan terus berjalan hingga STA 450 yang tertahan. Menurut dia, semua itu bergantung pada proses komunikasi pembebasan tanah.

“Titik rawan pembangunan jalan berada di STA 0, tepatnya Jembatan Parung Banteng. Progres hingga kini sesuai jadwal, baru lima persen. Tetapi, jika di jembatan itu sudah dibangun akan meningkat signifikan,” ungkapnya.

Terpisah, Proyek Manajer Romi Helmi khawatir jika permasalahan di lapangan tak segera diselesaikan akan berdampak pada pembangunan jalan.

“Ada beberapa masalah seperti pembebasan lahan dan perumahan. Apalagi, ada juga kasus hukum internal. Tetapi, saya harap itu beres semua,” tegasnya.

(radar bogor/ded/c)