ULP Dijaga Preman, Kontraktor Jadi Korban

kasatpol-PP-eko-prabowo-(6)
Eko Prabowo
Eko Prabowo
Eko Prabowo

POJOKJABAR.com, RADAR BOGOR– Aksi penganiayaan yang dialami kontraktor di lingkungan Unit Pelayanan Lelang (ULP) Balaikota Bogor memantik reaksi Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor. Tidak kondusifnya ULP yang dijaga ‘preman’ seharusnya menjadi perhatian serius pemkot.

“Kami di Kadin sangat prihatin, dan tentunya kejadian ini tidak diinginkan oleh semua kontraktor di mana pun. Tapi, menurut saya, kejadian ini harus dilihat secara arif dan ditelusuri penyebabnya. Kenapa bisa sampai terjadi hal seperti itu,” ujar Wakil Ketua Bidang Konstruksi, Konsultasi, Pengadaan dan Properti Kadin Kota Bogor, Agus Lukman seperti dilansir Radar Bogor, Sabtu (29/8/2015).

Dia mengatakan, satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah tersebut, adalah melalui sistem yang ada di dalam ULP itu sendiri. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghadirkan aparat kepolisian untuk berjaga di ULP.

“Itu hanya akan membuat boros dan tidak efektif. Untuk diketahui, yang menjadi penyebab munculnya kisruh tersebut adalah sistem yang mengharuskan klarifikasi faktual oleh pemenang lelang. Jadi, sebaiknya diubah dengan mendatangi langsung kontraktor yang memenangkan lelang,” ungkapnya.


Meski sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU), menurut Agus, pemkot harus berani membuat terobosan. Apalagi, jika diketahui bahwa sistem yang ada itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun, jika mendatangi langsung dinilai meragukan, dia meminta pemkot untuk segera berdiskusi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) sebagai penanggung jawab.

“Jujur saja, dalam kasus ini Kadin merasa terpanggil. Meski di lain pihak, kontraktor lokal harus tetap berjalan, tetap seharusnya kita mengikuti aturan yang ada. Makanya, kami berharap pemkot bisa lebih mengutamakan kontraktor lokal untuk lelang dengan nilai yang kecil. Sebab, di tengah kondisi ekonomi saat ini, bisnis yang paling aman adalah dengan pemerintah,” urainya.

Dengan melihat padatnya kegiatan pelelangan, status ULP harus diperkuat. Yakni, dengan mengganti status unit menjadi kantor. Sistem kepegawaiannya juga harus jelas, jangan menjabat dua posisi yang berbeda sekaligus.

“ULP ini kerjanya sepanjang tahun, seharusnya dikerjakan secara fokus. Apalagi, adanya kecanggungan birokrasi antara pihak ULP dengan pejabat di SKPD. Pemkot harus betul-betul memikirkan solusi tepat untuk meluruskan kekusutan yang terjadi di ULP,” pungkasnya.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Eko Prabowo mengaku, saat pelaksanaan proses pelelengan di Balaikota, pihaknya tidak mendapat konfirmasi untuk melakukan pengamanan.

“Jadi, tidak ada permintaan personel untuk melaksanakan pengamanan. Bukan kami tidak merespons, tetapi memang tidak ada pemberitahuan. Jika ada, pasti kami akan melakukan pengamanan,” tegasnya.

(radar bogor/viv/hur/fdm/c)