Rendahnya Iuran, Alasan RS Swasta Tolak Pasien BPJS

pasiaen-bpjs

POJOKJABAR.com, RADAR BOGOR – Bukan sekali dua kali pasien peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan ditolak oleh rumah sakit (RS) swasta. Apa sebabnya? Ternyata, itu karena rendahnya iuran BPJS yang diterima rumah sakit swasta, sehingga rumah sakit ini “mengoper” pasien BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kabid Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Ratna Yunita mengatakan, sudah bukan rahasia umum lagi jika RS menolak pasien setelah mengetahui kondisi penyakit pasien, saat mendaftar dengan kartu BPJS di rumah sakit.

BPJS, sambung dia, hanya membiayai tarif berdasarkan inasibijis atau diagnosis penyakit pasien menurut dokter.


“Sistemnya, paket diagnosis yang penyakit sejenis dikelompokkan. Nanti akan keluar di sana rinciannya berdasarkan rumusan inasibijis,” jelasnya seperti dilansir Radar Bogor, Sabtu (29/8/2015).

Saat ini, dari 17 rumah sakit di Kota Bogor, dua di antaranya masih dalam proses agar bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pihaknya hanya memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada RS terkait alur yang ditempuh oleh pasien BPJS.

“Kami hanya mengawasi alur pasien di rumah sakit,” imbuhnya.

Dia juga tidak menampik, jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan intensive care unit (ICU) sering kali memberatkan RS untuk menerima pasien.

“Ya, memang sering terjadi kasus itu. Saat pasien harus masuk ruang ICU, mereka sering kali merasa keberatan jika kemungkinan di ruang ICU itu hingga berhari-hari,” bebernya.

Saat ini, sudah hampir 600 ribu warga Kota Bogor masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.

“Sekarang ini masih masa transisi, semoga saja ada perbaikan ke depannya,” tegasnya.

Terpisah, Pjs Kepala Unit Manajemen Kesehatan Rujukan pada kantor BPJS Kota Bogor, Santy Parulian menjelaskan, dalam meng-cover kebutuhan pasien BPJS maka sistem pembayarannya disesuaikan dengan rumusan inasibijis. Yang di dalamnya sudah masuk paket biaya obat, tarif dokter, ruang inap, hingga pemeriksaan laboratorium.

“Nilai pembayaran baru akan keluar setelah pasien diperbolehkan pulang oleh rumah sakit,” terangnya.

Sitem paket ini, kata dia, perhitungannya berdasarkan grup diagnosis penyakit dan nilai tarifnya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut dia, saat ini rumah sakit punya perhitungan tersendiri saat pasien mendafat menggunakan BPJS. “Mereka menghitung biaya berdasarkan pengalaman,” imbuhnya.

Namun, untuk indikasi lain yang tidak tercantum dalam rekam medis, biaya tersebut di luar tanggungan BPJS Kesehatan. Termasuk, apabila pasien ingin pindah ruangan atau menggunakan fasilitas lain di luar rekomendasi medis. Sebab, BPJS hanya meng-cover biaya kesehatan paket berdasarkan hitungan inasibijis.

Memang, keterbatasan ruang ICU sering kali menjadi kendala bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia menyebut, jika perhitungan paket ini tidak berdasarkan unit, namun secara keseluruhan.

(radar bogor/hur/c)