Bos Plaza Bogor Tuding Pemkot Ingkar Janji

Plaza Bogor
MACET: Kendaraan menumpuk di depan Pasar Bogor. PT GKN menuding pemkot ingkar janji perihal HGB.
MACET: Kendaraan menumpuk di depan Pasar Bogor. PT GKN menuding pemkot ingkar janji perihal HGB.

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Direktur Utama PT Guna Karya Nusantara (GKN), Taufik Iradat mempertanyakan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang terkesan mengingkari perjanjian Hak Guna Bangunan (HGB), pada pembangunan Plaza Bogor dan Pasar Bogor.

“Investor itu harus dilindungi, jangan memberikan rasa tidak nyaman berinvestasi di Kota Bogor,” ujar Taufik.

Menurut dia investasi di Kota Bogor itu segitu mudahnya dihancurkan, tidak ada perlindungan hukumnya.

“Saya tidak asal bicara, saya bicara dengan fakta terkait dengan proyek raksaksa Plaza Bogor dan Pasar Bogor, itu merupakan suatu kesatuan, semua hak saya, itu tertuang diatas hitam dan putih,” ungkapnya.


Dia pun membeberkan proses pembangunan Plaza dan Pasar Bogor. Kala itu, PT Guna Karya Nusantara sebagai pemegang SK tender dan SK perjanjian pokok yang tertuang dalam nomor SK.644.2/2289-Dinpu tanggal 05 Juli 1998, melakukan pembangunan tahap pertama dengan luas lahan 29,851 meter persegi meliputi bangunan tiga lantai. Pembangunan itu wajib rampung pada tahun 1993, dimulai sejak tahun 1991 dan diresmikan tiga tahun kemudian.

Namun pembangunan itu bukan yang terakhir. Sebab, setelah peresmian tahap awal, ada permintaan untuk membangun tahap kedua dengan menambah gedung dua lantai.

“Maret 1994 terjadi persetujuan tahap II dilanjutan diatas proyek tahap I, perjanjian itu menyepakati akan diberikan HGB, jika seluruh proyek rampung,” ucapnya.

Dengan total luas lahan 52,287 meter persegi. Menurut dia, dilakukan peresmian oleh eks Walikota Bogor, Eddy Gunardi pada tanggal 17 Oktober 1997, diperkuat dengan SK591/2052 Pem serta BPN yang  menyetujui untuk menerbitkan sertifikat HGB selama 20 tahun, terhitung sejak persemian tahun 1997.

“Sehingga hajatan pertama tahun 1993 itu bukan termasuk perhitungan HGB, karena masih ada pembangunan tahap II,” jelasnya.

BPN Kota Bogor kemudia menerbitkan HGB selama 20 tahun dengan nomor 1300 dan 1301/Babakan Pasar untuk seluruh proyek, milik PT Guna Karya Nusantara, pimpinan Taufik.

Maka terbitlah pada tanggal 26 November 1997 dengan tanggal berakhir HGB itu tanggal 24 September 2017. Atas kontribusi terhadap investor pembangunan proyek raksaksa itu, perusahaan pimpinan Taufik itu mendapatkan kontribusi bayaran Plaza Bogor dan Pasar Bogor.

“Kami mendapat sewa atau pakai hingga masa berakhirnya HGB serta mendapatkan imbalan pengelolaan. Sudah jelas HGB itu atas permintaan Walikota Bogor yang termuat juga di SK Mendagri nomor 644.32-0044, Januari 1989,” bebernya.

Namun fakta itu seperti tidak ada artinya, menurut dia, semua hak pengelolaan dirampas secara paksa.

“Saya memprotes keras tindakan itu, saya juga sudah menyampaikan hal ini melalui surat yang dikirimkan kepada Walikota Bogor, Bima Arya, tetapi tidak dihiraukan sama sekali,” lirihnya.

Sehingga, lanjutnya  investor lokal atau asing tidak diberikan kenyamanan. Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 itu menjamin keselamatan investasi. Selain itu, pada saat Walikota Diani Budiarto (2009-2014) masih menjabat, surat pada 11 Oktober 2013 mengaku seluruh kekeliruannya serta melalui Plt Sekda, menegur PD Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) untuk segera menghentikan kekeliruannya.

“Terbukti sebagian kecil dari pungutan paksa kepada penghuni di Plaza Bogor dan Pasar Bogor itu dikembalikan kepada PT Guna Karya Nusantara,” tandasnya.

Dikonfirmasi, Walikota Bogor, Bima Arya nampaknya sedang irit bicara perihal status Pasar Bogor .

“Masih menunggu putusan Kasasi Mahkamah Agung,¨ singkatnya

(radar bogor/ded/hur/c)