1.303 Angkot Tolak Berbadan Hukum

angkot-di-kota-bogor

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Terhitung  sejak 14 Agustus 2015, Pemkot Bogor menerapkan kebijakan angkutan kota (angkot) berbadan hukum. Aturan anyar itu mewajibkan angkot tidak lagi dijalankan perseorangan namun harus tergabung dengan perusahaan.

Dengan berbadan hukum, para sopir diharapkan tidak lagi mengejar setoran. Karena ada ketentuan (perusahaan) dilakukan sistem gaji kepada sopir angkot.

Data yang dimilik Radar Bogor, dari total 3.412 angkot di Kota Bogor  baru 1.584  yang berbadan hukum. Masih ada 1.828 angkot yang belum berbadan hukum. Rinciannya, 525 angkot dalam tahap pengusulan dan verifikasi, sementara 1.303 angkot masih menimbang-nimbang untuk berbadan hukum atau tidak.


Kondisi tersebut karena para pemilik angkot khawatir aset mereka hilang jika perusahaan tempat mereka bergabung bangkrut. Mereka juga mempertanyakan kepemilikan aset jika angkot tersebut ikut bergabung dengan perusahaan.

”Jadi ada kekhawatiran pemilik angkot kalau mobilnya hilang, soalnya dalam STNK harus diganti nama menjadi berbadan hukum,” ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, M ischak.

Selain kekhawatiran  tehadap aset kendaraan yang dititipkan kepada badan hukum. Masalah lainnya juga yaitu  pajak penghasilan kendaraan yang dibebankan kepada koperasi kemudian dibebankan kepada pemilik kendaraan.

“Kalau tetap harus dilaksanakan badan hukum, perjanjian antara badan hukum dan pemilik harus dihadapan notaris, termasuk beban pembiayaan notaris menjadi tanggungan pemerintah. Ini kami lakukan demi mengamankan aset anggota,” tandasnya.

Kasi Angkutan Dalam Trayek pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Ari Priono menjelaskan, para pemilik angkot tidak perlu khawatir perihal masalah aset. Lantaran proses peralihan ke berbadan hukum masih terus berjalan.

“Makannya 14 agustus lalu bukan berarti kiamat, tapi masih tahap transisi. Makanya perlu sosialisasi lagi agar bisa diterima oleh masyarakat luas,¨ jelasnya.

Keluarnya aturan ini, menurut dia justru akan memberi dampak positif bagi sopir-sopir angkot yang belakangan tidak memiliki status yang jelas dalam pekerjaannya.

“Tujuannya agar pengelolaan angkot menjadi lebih baik dan sopirnya juga statusnya jelas,” ungkapnya.

Ari menjelaskan, berbagai kemudahan dan kelebihan jika angkot sudah berbadan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 101 tahun 2014, jika angkot sudah berbadan hukum, mereka akan mendapatkan subsidi pajak kendaraan sebesar 70 persen dari pemerintah.

Tak sampai disitu,  pemerintah pun akan menggratiskan kepada pemilik kendaraan hingga 31 desember 2015 untuk balik nama STNK menjadi badan hukum dalam bentuk koperasi maupun PT.

“Soalnya pada awal januari 2016, aturan ini mulai diterapkan diseluruh Indonesia,” tandasnya.

(radar bogor/hur/fdm/c)