Kepala Daerah Bebas buat Terobosan

serapan-anggaran-2

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Bupati dan Walikota Bogor kini bisa bernafas lega. Pemerintah pusat memberi kebebasan (diskresi) kepada mereka untuk membuat kebijakan terobosan demi mempercepat penyerapan anggaran. Namun, agar tak kebablasan, pemerintah bakal mengatur batasan diskresi dengan  peraturan pemerintah (PP) yang tengah disiapkan.

“Saya belum bisa menceritakan (PP diskresi kebijakan anggaran) karena levelnya masih sinkronisasi tingkat kementerian,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Setelah tahapan sinkronisasi tingkat kementerian selesai, selanjutnya draf PP itu akan diedarkan ke lintas kementerian. Kemudian, barulah naskah aslinya diajukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Pratikno menyebut, PP itu kurang lebih akan memberi batasan mana kebijakan yang salah dan mana yang jahat. Itu merupakan upaya preventif demi mencegah tindak pidana yang bisa bermula dari kesalahan administrasi.

“Kan tidak semua kesalahan itu kejahatan,” katanya.

Pratikno menargetkan PP tersebut sudah dapat terbit akhir bulan ini. Dengan terbitnya PP soal diskresi, pemerintah berharap tak ada lagi kepala daerah yang takut mengambil kebijakan.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyambut baik langkah menerbitkan PP tersebut. Termasuk di dalamnya aturan antikriminalisasi pejabat negara dan daerah.

“Karena terus terang saja, banyak sekarang ini pejabat, terutama pejabat daerah, ketakutan untuk penyerapan anggaran. Kalau ada perpresnya tentunya ada yang memagari,” ujarnya.

Terlebih, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengiyakan bahwa dalam proses tender, para kepala daerah kerap kali merasa takut terkena kasus hukum. Itulah yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan dana daerah.

Dia menambahkan, faktor lambatnya serapan anggaran dana daerah terletak di proses tender. Salah satunya, yakni adanya tahapan sanggahan bagi pihak yang kalah tender. Biasanya, proses sanggahan itu bisa memakan waktu satu bulan apabila sanggahan itu diterima.

“Ini memakan waktu,” kata dia.

Selain itu, juga karena proses tender baru bisa dilakukan setelah adanya dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Ke depan, ujarnya, proses tender sudah bisa dilakukan meskipun pemda masih menyusun APBD.

Selain diatur dalam PP, kebijakan kepala daerah dengan serapan anggaran yang rendah akan dikawal langsung oleh kejaksaan masing-masing wilayah. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, institusinya akan membuat tim yang bakal mendampingi pejabat daerah menggunakan anggaran. Hal itu dimaksudkan agar pembuat kebijakan tak takut pada ancaman pidana.

Seperti diketahui, Bupati Bogor Nurhayanti menegaskan serapan anggaran Pemkab hingga akhir Agustus 2015 baru sekitar 35,80 persen dari total belanja APBD, sebesar Rp6,695 triliun. Ia mengklaim, itu bukan karena pemkab tak mampu melaksanakan program yang sudah direncanakan. Namun beberapa paket kegiatan yang sudah berjalan, belum menyerap sepenuhnya anggaran.

(radar bogor/ric/net)