Takut Terjerat Korupsi , Pejabat Hati-hati Gunakan APBD

serapan-anggaran

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Pantas saja geliat ekonomi di Kota dan Kabupaten Bogor berjalan lambat. Para pejabat sangat berhati-hati menggunakan dana APBD. Mereka khawatir, serapan anggaran untuk proyek di masing-masing dinas, malah menjadi temuan korupsi.

Bupati Bogor Nurhayanti mengakui kondisi itu. Serapan anggaran Pemkab, hingga akhir Agustus 2015, baru sekitar 35,80 persen dari total belanja APBD, sebesar Rp6,695 triliun. Ia mengklaim, itu bukan karena pemkab tak mampu melaksanakan program yang sudah direncanakan. Namun beberapa paket kegiatan yang sudah berjalan, belum menyerap sepenuhnya anggaran.

“Banyak penyedia jasa yang sudah melaksanakan kegiatan tetapi belum menggunakan APBD. Ada yang tidak ambil uang muka 5 persen dari nilai proyek, dan ada juga yang belum ambil termin meski pekerjaan sudah lebih dari 30 persen,” katanya seperti dilansir Radar Bogor, Selasa (25/8/2015).


Karena rendahnya serapan anggaran didominasi hal-hal tersebut, Yanti yakin pemkab bisa memenuhi target. Dengan demikian, Pemkab bisa terhindar dari sanksi Kementerian Keuangan.

“Total DAK kita Rp198 miliar. Terdiri dari DAK murni Rp939,65 juta dan DAK tambahan Rp104 miliar. Realisasinya sudah 69 persen lebih. Hanya seperti tadi itu, ada yang belum ambil uang muka, belum ambil termin,” kata dia.

Menurut Yanti, saat ini pendapatan daerah sudah 61,30 persen dari target APBD. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar 66,02 persen, dana perimbangan 66,90 persen dan pendapatan lain-lain sebesar 45,32 persen. “Dana perimbangan itu sudah termasuk DAK dan DAU,” jelasnya.

Sementara belanja daerah, baru terealisasi 35,80 persen. Terdiri dari belanja tidak langsung 51,34 persen dan belanja langsung 24,40. “Makanya, saya dorong percepatan. Supaya kita tidak terkena sanksi. Evaluasi internal di masing-masing SKPD harus dilakukan secara periodik,” cetusnya.

Saat ini, dari 1.091 paket kegiatan yang dilelang, baru 928 paket yang selesai, atau 84,88 persen. Itu karena ada yang gagal lelang, dalam proses, dan proyek kecil-kecil yang pekerjaannya hanya membutuhkan 90 hari kalender.

Dihubungi terpisah, Walikota Bogor Bima Arya belum bisa merinci persentase serapan APBD Kota Bogor hingga Agustus ini. Sebab, finalisasi laporan dari seluruh satuan kerja pemerinta daerah (SKPD) baru dilaksanakan hari ini (25/8). Namun Bima optimis penyerapannya bisa melebihi angka 30 persen, dari total APBD sebesar Rp2,096 triliun.

“Realisasi anggaran OPD sampai bulan juli 2015, yaitu per tanggal 24 Agustus pukul 16:00, yaitu baru mencapai 25,7 persen. Itu belum final, masih terdapat tujuh OPD yang belum menyampaikan laporan,” kata Bima Arya.
Ketujuh Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyampaikan laporannya yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos), Satpol PP, Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Korpri dan RSUD Kota Bogor.

“Kalau sudah masuk semua, bisa di atas 30 persen. Kita lihat besok pagi (hari ini, red) seluruh SKPD akan melaporkan,” kata Bima.

Dia menjelaskan, laporan monitoring dan evaluasi (monev) sampai Juli 2015, secara online disampaikan melalui Sistem Tepra ke Kantor Staf Presiden dan Provinsi. “Kalau tahun lalu, sampai dengan Juli berkisar 31,45 persen. Saya yakin tahun ini juga bisa di atas 30 persen,” tandasnya. Itu artinya, sampai tanggal 24 Juli lalu, anggaran yang sudah terserap sekitar Rp538 miliar.

Anggota DPRD Kota Bogor dari komisi C, Budi mengatakan, dari total penyerapan anggaran, paling banyak terserap pada program prioritas walikota. Di antaranya penertiban PKL, penanganan sampah, pembenahan sistem transportasi, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik seperti taman dan ruang terbuka hijau.

“Saya belum bisa komentar banyak, soalnya belum beres semua dibahas per SKPD. Besok baru terakhir pembahasan,” ujarnya.

(radar bogor/ful/viv/c)