Jokowi Kumpulkan Pejabat dan Pengusaha di Bogor

RAPAT KERJA: Presiden Jokowi saat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri para gubernur, kajati, dan kapolda, di kantor Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (24/8/2015).
RAPAT KERJA: Presiden Jokowi saat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri para gubernur, kajati, dan kapolda, di kantor Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (24/8/2015).
RAPAT KERJA: Presiden Jokowi saat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri para gubernur, kajati, dan kapolda, di kantor Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (24/8/2015).

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan. Presiden Joko Widodo, Senin (24/8/2015), mengumpulkan para gubernur, kepala kejaksaan tinggi (kajati), dan kapolda seluruh Indonesia. Pada pertemuan yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor tersebut, presiden menyampaikan lima instruksi terkait upaya memaksimalkan penyerapan anggaran di daerah.

Kelima instruksi itu secara umum diarahkan bagi para penegak hukum. Intinya, para penegak hukum tidak boleh terlampau memidanakan sebuah kebijakan atau terobosan yang diambil pejabat negara atau daerah. Upaya penegakan hukum harus tetap selaras dengan upaya percepatan pembangunan yang berusaha didorong pemerintah di banyak bidang.

Diantara yang utama, adalah instruksi presiden menyangkut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahwa, penegak hukum tidak boleh langsung menindaklanjuti hasil audit lembaga negara yang memang memiliki kewenangan memeriksa penggunaan keuangan negara tersebut.

“Ini semua agar proses pembangunan dan penyerapan anggaran di daerah tidak dibayangi ketakutan,” ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung, usai pertemuan.


Saat itu, bukan hanya gubernur, kajati, dan kapolda yang dihadirkan dalam pertemuan. BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diundang.

Ketua BPK Harry Azhar Azis menambahkan, kalau hasil audit BPK selalu memberikan kesempatan pada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan klarifikasi atas setiap temuan. Waktu klarifikasi yang disediakan adalah 60 hari.

“Nah, 60 hari itu, (temuan) jangan dijadikan perkara hukum dulu. Tidak boleh ada intervensi dalam proses klarifikasi itu,” tutur Harry Azhar.

Tindakan hukum baru bisa dilakukan, kata dia, jika masa klarifikasi telah selesai dan tidak ditindaklanjuti oleh para kepala kementerian, gubernur, bupati, atau wali kota yang bersangkutan.

Menurut dia, instruksi presiden tersebut telah disepakati pihak kejaksaan dan kepolisian. Termasuk, KPK juga telah satu pandangan menyangkut hal tersebut. Harry menambahkan, pertemuan bersama Presiden Jokowi dengan BPK, BPKP, dan penegak hukum juga berupaya menyeragamkan pandangan soal pengertian kerugian negara dan potensi kerugian negara. Dua istilah itu, terutama frase potensi kerugian negara, kerap muncul dalam laporan-laporan hasil audit BPK.

“Keduanya itu harus benar-benar dibedakan,” tegasnya. Berbeda dengan dimensi potensi kerugian negara, kata dia, kesimpulan atas temuan tentang kerugian negara itu sudah jelas dan kongkrit. Misalnya, sebut dia, uang daerah yang digunakan untuk membangun rumah pribadi.

Selain menyinggung tentang temuan BPK, instruksi presiden juga menegaskan tentang diskresi (pengambilan kebijakan) keuangan yang tidak bisa dipidanakan. Pihak yang menangani kesalahan administrasi tersebut harus dilakukan oleh aparat internal pengawasan pemerintah. Hal tersebut telah dijamin dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Intruksi lainnya adalah dugaan kesalahan tindakan adminstrasi pemerintahan juga harus dilakukan tuntutan secara perdata. Dengan kata lain, tidak harus dipidanakan.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Redonnyzar Moenek menjelaskan, kalau presiden meminta kalau kesalahan atas administrasi pemerintahan tidak semestinya berakhir pada sanksi pidana. Namun, cukup melakukan pengembalian.

“Di kemendagri, diantaranya, kami akan terbitkan PP (peraturan pemerintah, Red) tentang ganti rugi, termasuk permendagri yang mengatur tentang mekanisme pengembaliannya,” beber Redonnyzar, yang juga turut mengikuti pertemuan bersama presiden.

Instruksi presiden lainnya yang disampaikan saat itu adalah bahwa aparat penegak hukum dalam melihat kerugian negara harus kongkrit. Artinya, harus benar-benar dibuktikan bahwa memang ada niat atau kemufakatan jahat untuk mencuri. Terakhir, Jokowi juga mengintruksikan agar aparat penegak hukum tidak boleh melakukan ekspose tersangka sebelum dilakukan penuntutan.

Menanggapi instruksi presiden, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan sepakat bahwa apapun yang dilakukan institusi yang dipimpinnya ujungnya adalah juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dia akan menyatukan pola pikir, sikap, dan tindakan di seluruh struktur kejaksaan dari pusat sampai daerah agar bersama-sama mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Ini seperti yang diharapkan (presiden),” kata Prasetyo, usai pertemuan. Tak terkecuali, dia juga menyinggung hasil temuan BPK yang sering menjadi dasar langkah hukum berikutnya oleh para penegak hukum. Dia sepakat tentang tidak perlunya buru-buru memroses hasil audit BPK.

“Iya, masih ada waktu 60 hari untuk diperbaiki, jadi sekarang kita semua coba ciptakan suasan yang tenang dan nyaman bagi penyelenggara negara, khususnya di daerah, untuk melaksanakan program-programnya,” beber Prasetyo.

(radar bogor/dyn/ken)