Anak Tak Sekolah, Dana PKH Dikembalikan

pemotongan-dana-pkh

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Dugaan potongan bantuan dana kesehatan dan pendidikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukamur semakin kuat setelah adanya hasil temuan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kecamatan Sukamakmur.

Mereka menemukan ada tujuh warga miskin penerima program PKH yang dananya dipotong petugas.

“Kami baru melakukan investigasi di Desa Sukamakmur. Di sini, kami temukan tujuh penerima bantuan tidak secara utuh,” tutur Ketua GMBI Sukamakmur Abu Hanifah seperti dilansir Radar Bogor, Selasa (25/8/2015).


Kata dia, pungutan yang dilakukan petugas PKH ini bervariasi, mulai dari Rp300-500 ribu.  Pemotongan dilakukan saat dana telah diterima warga.

“Setelah mereka ke bank mengambil uang, utusan dari koordinator desa datang ke rumah penerima dan meminta uang dengan alasan instruksi dari negara,” tuturnya.

Bahkan, ada pula yang kartu ATM-nya dipegang staf desa. Alasannya, penerima tak bisa menggunakannya. Menurutnya, pemungutan yang dilakukan petugas PKH ini tidak manusiawi. Sebab, bantuan tersebut untuk warga miskin.

Atas kejadian ini, Abu mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

“Kami akan kawal kasus ini hingga ke polisi. Kami minta pelaku ditindak dan diberikan sanksi berat. Ini penting agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Camat Sukamakmur Zainal Ashari mengaku belum mengetahuinya.

“Sebab, belum ada keluhan dari masyarakat. Tapi, saya akan pantau,” terang Zaenal saat dihubungi Radar Bogor kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Jonggol Kompol Muis Efendi menerangkan, jika kabar itu benar ada pemotongan, pelakunya bisa dipidana.

“Jelas itu pidana. Kasus ini bisa langsung dilaporkan ke polres,” tuturnya.

Sementara itu, Pendamping PKH Kecamatan Sukamakmur, Mubarok menerangkan, bantuan dari pemerintah pusat itu bersyarat. Terutama yang terpaut dengan pendidikan dan kesehatan. Sehingga warga yang tidak memiliki anak dengan pendidikan yang dimaksud, maka dananya harus dikembalikan.

“Ada yang punya anak seumuran SMA dan SMP, namun tidak sekolah, makanya bantuan harus dikembalikan,” tuturnya.

Beberapa warga yang telah menerima bantuan terpaksa dipungut kembali untuk dikembalikan ke negara.

“Itu sesuai edaran dari pusat. Makanya, dana itu harus dikembalikan ke pusat,” tuturnya.

(radar bogor/azi/c)