2016, Terminal Baranangsiang Dikelola Pusat

DIAMBIL PUSAT: Pengelolaan Terminal Baranangsiang akan dikelola oleh pusat pada 2016. Perjanjian antara pemkot dengan PT PGI terancam.
DIAMBIL PUSAT: Pengelolaan Terminal Baranangsiang akan dikelola oleh pusat pada 2016. Perjanjian antara pemkot dengan PT PGI terancam.
DIAMBIL PUSAT: Pengelolaan Terminal Baranangsiang akan dikelola oleh pusat pada 2016. Perjanjian antara pemkot dengan PT PGI terancam.

POJOKJABAR.id RADAR BOGOR – Proses Optimalisasi Terminal Baranangsiang di Bogor Timur bakal semakin rumit. Tahun depan, pemkot harus menyerahkan aset terminal kepada pemerintah pusat. Itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana terminal  tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan tipe B menjadi kewenangan provinsi dan tipe C pengelolanya diberikan kepada pemerintah daerah.

Kementerian Perhubungan telah mendeadline pada 2 Oktober 2016 proses pemindahan aset harus sudah selesai.

“Atas kebijakan itu, makanya saya usulkan tahun 2016 retribusi tidak lagi ditarik di Terminal Baranangsiang. Karena terminal ini akan dikelola pusat karena merupakan terminal tipe A,” ujar  Kepala UPTD Terminal pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Islahudin.

Pembahasan peniadaan retribusi tersebut sedang dalam pembahasan di Dinas Pendapatan Daerah  Kota Bogor. Sementara, bagaimana nasib perjanjian antara Pemkot Bogor dengan PT PGI perihal optimalisasi terminal? Soal itu Islahudin mengaku itu bukan ranahnya dia. Lantaran itu merupakan tataran kebijakan yang lebih tinggi.


“Wah kalau kerjasama itu, di tataran kebijakan, kami hanya pelaksana,” ungkapnya.

Disisi lain, pantas saja komunitas Terminal Baranangsiang hingga kini menolak pembangunan terminal. Berdasarkan laporan yang diterima wartawan koran ini, perputaran rupiah di terminal Barangasiang cukup  besar.

Islahudin yang menyebutkan jika retribusi wajib berkisar Rp1.500 hingga Rp3.000 per kendaraan tergantung jenisnya. Menurut dia jika ada penarikan di luar dari retribusi bukan dilakukan pihaknya. Kemungkinan itu dilakukan pengurus resmi yang ditunjuk masing-masing perusahaan PO. Dan itu sudah atas persetujuan mereka sendiri.

“Jadi jika itu disebut pungli, saya juga merasa aneh,” tegasnya.

(radar bogor/ded/c)