Walikota ‘Izinkan’ Gusur Bangunan Cagar Budaya

Bima Arya
Bima Arya
Bima Arya

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Langkah PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menggusur dua bangunan yang diduga bangunan cagar budaya (BCB) di Jalan Merdeka, ternyata, atas rekomendasi Walikota Bogor Bima Arya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi mengatakan, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kota Bogor, Shahlan Rasyidi, dua bangunan yang digusur untuk pembangunan tempat pembangunan air (reservoir) PDAM terindikasi sebagai cagar budaya.

Disbudparekraf, kata Ujang, berencana mengajukan kedua bangunan tersebut ke pemerintah pusat dan belum ada penetapan.

“Belum ada turun tim kajian dari pusat, tapi memang terindikasi sebagai cagar budaya. Begitu tadi penjelasan dari kepala Disbudparekraf. Kalau untuk pembongkaran bangunan itu, katanya kebijakan dari walikota,” ujar Ujang kemarin.


Politisi PDIP itu menyesalkan sikap PDAM yang tidak melakukan koordinasi dengan Disbudparekraf, tetapi malah melakukan koordinasi dengan  Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Wasbangkim).

“Saya tidak tahu juga, kenapa PDAM malah koordinasi sama Wasbangkim, tidak dengan Disbudparekraf,” ungkapnya.

Menurut dia, sebelum adanya kebijakan pembongkaran diperintahkan walikota, seharusnya ada tahapan musyawarah dulu antara walikota, Disbudparekraf, dan PDAM. Sejauh ini, dia belum mengetahui apakah tahapan ini sudah dilalui atau tidak.

“Kalau tahapan ini belum dilakukan, saya menyayangkan sikap walikota. Coba tanya sama walikota, karena dia  yang mengambil kebijakan itu,” tegasnya.

Dikonfirmasi,  Walikota Bogor Bima Arya mengaku jika rekomendasi yang dia berikan ke PDAM, adalah melakukan kajian apakah itu termasuk cagar budaya atau tidak. Kalau masuk cagar budaya tidak boleh dibongkar. Kalau tidak termasuk cagar budaya, kegiatan PDAM bisa lanjut.

“Dan kajian ini harus sesuai aturan,” ungkap Bima.

Namun, sejauh ini, suami Yane Ardian itu belum mengetahui, apakah benda itu masuk cagar budaya atau tidak. Rencananya, dia akan memanggil dirut PDAM, kepala Disbudparekraf, kabag Hukum dan kepala Wasbangkim untuk memberikan klarifikasi.

“Malam ini  (Minggu, red) saya akan minta laporan lengkap semua,” tegasnya.
Menurut Bima, untuk menentukan bangunan masuk kategori cagar budaya atau tidak, harus ada riwayat, makna yang jelas, melalui prosedur yang tepat.

“Makanya, saya akan cek dulu semua itu,” tukasnya.

(radar bogor/ral/c)