Menkeu Warning Nurhayanti

Bupati Bogor Nurhayanti
Bupati Bogor Nurhayanti
Bupati Bogor Nurhayanti

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Lambannya kinerja Pemkab Bogor dalam penyerapan anggaran berbuah sanksi. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah pusat bakal menghentikan pemberian dana perimbangan yang nilainya ratusan miliar rupiah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ancaman sanksi untuk Pemkab Bogor dan pemda lainnya yang lelet dalam membelanjakan APBD nya yakni, mengonversi dana transfer ke daerah ke dalam bentuk non tunai, yaitu lewat Surat Utang Negara (SUN).

“Kami akan convert dari tunai menjadi non tunai dalam bentuk SUN. Biasanya kami menyalurkan 1/12 Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan dari tunai menjadi non tunai kalau termasuk dana idle besar,” ungkapnya.’

“Kalau tidak menyerap dengan benar, tidak dikerjakan sama sekali, DAK bisa ditahan dan bahkan dipotong untuk DAK untuk tahun berikutnya,” sambungnya.


Serangkaian hukuman tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemenkeu menyelesaikan dana ratusan triliun rupiah menganggur di perbankan. Jokowi mendesak percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Percepatan pembangunan justru sulit direalisasikan karena sejak 2011 hingga Juni 2015, masih ada dana pemerintah daerah “menganggur” di perbankan. Jika ditotalkan dana tersebut mencapai Rp273,5 triliun. Dan tentu saja, sambung Bambang, jumlahnya berpotensi meningkat jika pemda tidak melakukan terobosan dalam hal pencairan anggaran.

Tingginya dana yang menganggur diprediksi dapat menghambat pendanaan belanja daerah, terutama belanja modal untuk pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggairahkan kinerja perekonomian.

“Masih kurang ada effort di daerah untuk bisa menciptakan stimulus, padahal belanja yang masih tertahan ini stimulusnya luar biasa (untuk mendorong ekonomi) daripada hanya tersimpan di bank dan tidak terpakai,” ujarnya.

Provinsi Kalimantan Tengah kini menjadi contoh pemerintahan yang mampu menggulirkan kinerja perekonomian yang bagus pada semester I-2015. Itu karena realisasi belanjanya sudah mencapai 50 persen. Sementara provinsi dan kota/kabupaten lain jauh masih dikisaran 20-30 persen. Termasuk Pemkab Bogor.

“Kalimantan Tengah pertumbuhan ekonominya paling bagus, setelah dicek belanjanya sudah 50 persen per akhir Juli. Daerah lain masih kisaran 20-30 persen. Jadi dampak pemakaian anggaran ke pertumbuhan kelihatan,” kata Menkeu.

Untuk itu, Menkeu meminta para kepala pemerintahan di daerah lebih berinisiatif untuk mempercepat penyerapan belanja APBD, apalagi alokasi anggaran dana transfer ke daerah meningkat setiap tahunnya dan ada mekanisme sanksi atas keterlambatan pencairan tersebut.

Kementerian Keuangan mencatat lima provinsi yang masih memiliki dana menganggur terbanyak di perbankan atau “idle” sejak 2011 antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Timur.

Sedangkan pemerintahan tingkat II selain Pemkab Bogor yang masih mempunyai dana “idle” di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015 adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Malang, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Berau, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Cimahi, Kabupaten Tangerang dan Kota Semarang.

Seperti diketahui, pemerintah dalam RAPBN 2016 telah mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun atau meningkat sekitar Rp117,6 triliun dari alokasi APBN-P 2015 sebesar Rp664,6 triliun.

Sementara itu, data yang dihimpun, tahun ini Pemkab Bogor mendapat guyuran dana perimbangan dari pemerintah pusat yang tak sedikit. Untuk DAU saja, pemkab menerima Rp2,16 triliun. Sedangkan untuk DAK mencapai Rp137 miliar.

Lalu bagaimana serapan kedua anggaran tersebut? Bupati Bogor Nurhayanti menegaskan, per tanggal 14 Agustus 2015, serapan DAU sudah mencapai 66,7 persen sementara DAK sudah 69 persen. Sebagian besar DAU dialokasikan untuk gaji pegawai. Sedangkan DAK sejumlah program pembangunan yang saat ini tengah berjalan.

“Serapan kita sudah terbilang bagus. Saya juga bingung kalau menkeu menempatkan kita sebagai daerah yang penyerapan anggarannya kurang bagus,” singkat Nurhayanti ketika dihubungi tadi malam.

(radar bogor/viv/c)