Usut Pungli di Terminal Baranangsiang

DIAMBIL PUSAT: Pengelolaan Terminal Baranangsiang akan dikelola oleh pusat pada 2016. Perjanjian antara pemkot dengan PT PGI terancam.
LAHAN BASAH: Sebuah bus keluar dari Terminal Baranangsiang. Diduga ada pungli di terminal yang tak kunjung direvitalisasi itu.
LAHAN BASAH: Sebuah bus keluar dari Terminal Baranangsiang. Diduga ada pungli di terminal yang tak kunjung direvitalisasi itu.

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Pengamat Kebijakan Publik, Yus Fitriadi mendorong Pemerintah Kota Bogor agar segera memberantas praktik pungutan liar (pungli) di Terminal Baranangsiang.

“Apapun terkait pungli, dengan alasan apapun susah menemukan landasan pembenaran. Justru pungli itu harus menjadi konsentrasi pemkot untuk diberantas,” ujarnyaseperti dilansir Radar Bogor, Jumat (21/8/2015) .

Sejumlah permasalahan di Terminal Baranangsiang yang masih menggantung menurut dia, akan menambah daftar panjang masalah dan memperburuk keadaan.  Selain itu, Yus juga mempertanyakan pemkot yang masih saja memungut retribusi kepada setiap bus yang masuk, padahal sudah ada penyerahan hak guna bangunan (HGB) kepada PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI).

“Logikanya, semua hal yang terkait pengelolaan lahan atau tempat sepenuhnya menjadi pemilik, baik itu secara permanen, hasil sewa atau hasil kuasa,” ungkapnya.


Dalam masalah ini, tergantung siapa yang diberikan hak menggunakannya.

“Apalagi terminal masih dalam proses perencanaan pembangunan,” ujar dia.

Hingga kini, izin pembangunanpun sejak awal menjadi perdebatan karena ada beberapa kepentingan, seperti Pemerintah Pusat yang tidak setuju ketika terminal dibangun dengan dikembangkan dengan sektor bisnis seperti hotel dan kepentingan Walikota Bogor yang ngotot untuk fungsi terminal harus lebih besar daripada unsur bisnis.

“Sehingga dikhawtirkan walikota Bogor belum mengeluarkan izin, karena masih tarik menarik kepentingan dan belum ada titik kompromi, jelas masyarakat yang dirugikan dalam kondisi ini,”tandasnya. Sebelumnya, aksi pungli masif dilakukan di Terminal Baranangsiang.

Setiap bus yang masuk dan keluar terminal dikenakan pungutan sebesar Rp2.000 per kendaraan.  Praktik itu sudah berlangsung lama. Parahnya lagi, bagi bus yang terpaksa menginap juga dibebankan biaya tambahan. Untuk kendaraan kecil, dibanderol Rp15.000, sedangkan bus besar dipatok Rp20.000 per malamnya.

Dikonfirmasi, Kepala UPTD Terminal Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Islahudin membantah jika ada pungli di terminal. Menurut dia, ada aturan penetapan retribusi terminal yakni berdasarkan Perda Retribusi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha.

“Atas dasar itu kami melakukan pungutan retribusi. Memang sudah ada kerja sama dengan PT PGI, tapi hingga kini perjanjian belum berjalan. Sehingga, aktivitas di terminal masih berjalan, termasuk pungutan retribusi,” tukasnya.

(radar bogor/ded/c)