BPK Minta Pokja ULP Disanksi

catatan-bpk

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Kritik gabungan pengusaha konstruksi (Gapensi) terhadap mekanisme lelang, bukan isapan jempol. Terbukti, dari temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran 2014.

Dari 12 temuan, dua diantaranya bermuara pada proses lelang. Rekomendasi BPK dalam LPH APBD 2014, antara lain meminta kepala Kantor Layanan pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) memberi sanksi kepada Pokja II KLPBJ.

BPK menilai, Pokja tersebut lalai dalam melakukan evaluasi teknis dengan meloloskan kontraktor pada paket belanja modal pengadaan aplikasi system informasi manajemen mutu RSUD Cileungsi.


Perusahaan tersebut, dinilai tidak mampu membuat aplikasi yang diminta. Sistem tersebut, tidak dapat terkoneksi dengan data laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Akibatnya, data penatausahaan belanja, pendapatan dan persediaan tidak terintegrasi. Dalam proyek ini, Negara berpotensi dirugikan sebesar Rp103,8 juta akibat kelebihan bayar.

BPK meminta kepala RSUD Cileungsi menagih uang tersebut kepada kontraktor dan menyetorkannya ke kas daerah. Selain itu, BPK juga meminta KKLPBJ untuk memberikan sanksi kepada POKJA VI yang tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi kualifikasi penyedia jasa dalam paket belanja jasa tenaga kerja pelayanan keamanan kantor Satpol PP Kabupaten Bogor.

Kontraktor ternyata tidak memenuhi kualifikasi. Dampaknya, pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). Negara berpotensi rugi hingga Rp128,9 juta. BPK telah meminta kepala Satpol PP menarik uang tersebut dari perusahaan untuk disetorkan ke kas daerah.

Kepala KLPBJ, Hendrik Suherman mengaku, sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut.

“Sesuai ketentuan sudah diberi sanksi teguran tertulis,” katanya.

Kelalaian KLPBJ bukan itu saja. Tahun 2014, Pokja II KLPBJ, juga meloloskan perusahaan yang sudah diblacklist sebagai pemenang  lelang proyek  pembangunan gedung paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang anggarannya mencapai Rp14 miliar lebih.

Dampaknya, proyek terhenti ditengah jalan, dan sampai hari ini pembangunan belum dilanjutkan, karena dua kali gagal lelang. Terkait hal ini, Hendrik mengaku, saat panitia memutuskan pemenang, LKPP belum mengumumkan status kontraktor sudah diblacklist.

Ketua Gapensi Kabupaten Bogor, Enday Dasuki meminta agar mekanisme lelang dievaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, mekanisme yang dipakai saat ini jauh dari profesionalisme. Penentuan pemenang lelang lebih dikarenakan penawaran terendah.

“kualifikasi teknis harusnya yang jadi pertimbangan utama,” pungkasnya.

(radar bogor/ful)