Dinas ESDM Minta Dibubarkan, Perpendek Birokrasi Blacklist

GRAFIS
GRAFIS
                                                                GRAFIS

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR–Sosialisasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, menjadi ajang keluh kesah sejumlah kepala SKPD.

Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor Edy Wardani meminta, pemerintah pusat agar memperpendek birokrasi soal blacklist perusahaan.

Aturan yang ada saat ini, kata dia, membuat DBMP sebagai pengguna jasa ibarat macan tak punya taring.

“Tahun ini, PPK (pejabat pembuat komitmen) merekomendasikan blacklist terhadap 11 perusahaan, tapi ternyata di LKPP tidak bisa,” ungkapnya seperti dilansir Radar Bogor Rabu (19/8/2015).


Alasannya, sambung dia, tidak ditemukan adanya kekurangan volume atau pelanggaran lain dalam pelaksanaan proyek. Menurut dia, ketika PPK melakukan putus kontrak, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahan.

Tetapi, setelah diputus kontrak, perusahaan melakukan perbaikan sehingga saat tim audit turun ke lapangan tidak ada temuan.

“Untuk itu, kami minta agar proses blacklist ini diberi kewenangannya kepada PPK, karena PPK lebih tahu bagaimana perusahaan tersebut menjalankan kontrak kerja,” katanya.

Saat ini, kewenangan blacklist ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Ia mengusulkan, pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa di KLPBJ agar melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian.

Hal tersebut, kata dia, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap panitia dan untuk menghindari adanya penyimpangan di tahap penentuan pemenang lelang.

“Sekarang ini kan seringkali proses lelang masih berjalan panitia mendapat pemanggilan (dari kejaksaan atau kepolisian, red),” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kabupaten Bogor, Ridwan Syamsudin. Ia mengeluhkan kewenangan Dinas ESDM terhadap perizinan tambang.

Menurutnya, kewenangan pengeluaran izin yang semuanya ditarik ke provinsi membuat DESDM menjadi dinas yang tidak optimal. “Jadi, apa dinas ESDM dibubarkan saja?” katanya.

Kasi Wilayah II Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah pada Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Rikie memaklumi keluhan-keluhan tersebut. Namun demikian, kata dia, perencanaan dan juga pelaksanaan APBD harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Rustandi berharap, kepatuhan SKPD dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2016 terus ditingkatkan.

“Semua harus patuh kepada aturan yang ada. Di dalam ketentuan dan tahapan-tahapan yang harus dillaksanakan,” katanya.

Dengan kepatuhan tersebut, lanjut dia, akan berdampak pada kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.

(radar bogor/ful)