Bima Siap Pasang Badan untuk Usmar

HORMAT: Walikota Bogor Bima Arya memberikan hormat kepada Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono, saat mendapat potongan pertama nasi tumpeng di acara syukuran dan refleksi satu tahun pelaksanaan tugas DPRD Kota Bogor masa jabatan 2014-2019, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa (18/8/2015) malam.
HORMAT: Walikota Bogor Bima Arya memberikan hormat kepada Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono, saat mendapat potongan pertama nasi tumpeng di acara syukuran dan refleksi satu tahun pelaksanaan tugas DPRD Kota Bogor masa jabatan 2014-2019, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa (18/8/2015) malam.
HORMAT: Walikota Bogor Bima Arya memberikan hormat kepada Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono, saat mendapat potongan pertama nasi tumpeng di acara syukuran dan refleksi satu tahun pelaksanaan tugas DPRD Kota Bogor masa jabatan 2014-2019, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa (18/8/2015) malam.

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Walikota Bogor Bima Arya siap pasang badan melihat wakilnya ´dizalimi´ DPRD Kota Bogor secara pelan-pelan. Terungkapnya, latar penggunaaan hak penyelidikan (hak angket)  kepada Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, ternyata menjadi posisi tawar sendiri bagi Pemkot Bogor.

“Saya meyakini bahwa pak wakil (Usmar, red) melakukan tindakan tersebut, karena respon aduan dari warga. Jadi, arahnya tidak sampai ke penyalahgunaan wewenang,” ujar Bima Arya usai perayaan setahun DPRD Kota Bogor.

Disetujuinya hak angket oleh legislatif di Kapten Muslihat menurut Bima, sangat terburu-buru. Sebab, indikasi penyalahgunaan wewenang Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman belum tentu terjadi. Perlu ada kesamaan persepsi tentang intervensi apa yang sudah dilakukan.

“Dengan adanya proses politik melalui hak angket, saya kira hal itu akan menggali permasalahan yang ada. Namun, kami berharap teman-teman dewan bisa mencapai satu titik temu. Apakah itu intervensi atau tidak,” tegas Waketum Partai Amanat Nasional itu.


Sikap tegas Bima yang melindungi wakilnya, bukan tanpa alasan. Sejumlah pihak  menilai hak angket terhadap Usmar belum dilengkapi dengan data-data akurat. Bahkan tak sedikit yang menilai tindakan Usmar dinilai tepat untuk memastikan lelang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sehingga banyak yang menduga hak angket keluar atas tekanan pihak luar.

“Sama sekali tidak berdasarkan tekanan dari manapun. Hak angket ini juga dilakukan untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Untuk menyelidiki adanya kekacauan di ULP,” elak Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono.

Sementara, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Bogor Benninu Argobie sebagai perwakilan perhimpunan ormas-ormas Bogor menegaskan, Usmar harusnya jujur dan meminta maaf kepada warga Bogor. Karena campur tangannya dalam proses pengadaan di ULP.

“Kalau dia tidak salah. Jangan seperti orang kebakarang jenggot seperti itu,” ucapnya.

Beninu mengingatkan,  pemimpin yang berjiwa besar harus mengaku kesalahannya.  Dia pun sudah mempercayakan masalah tersebut ke DPRD, karena sudah masuk dalam hak politik dewan.

“Kami hanya mempermasalahkan kewenangan, isi didalam disposisi itu telah terjadi pelanggaran kode etik,” jelasnya.

Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran yang sudah ditabrak Usmar. Diantaranya,  penggunaan rumah dinas sebagai usaha bisnis. Sehinggga jika ditakar,sudah seharusnya Usmar diberi teguran.

“Saya apresiasi sikap DPRD Kota Bogor yang sudah menjalankan tugasnya, apalagi ada yang bilang wakil itu tidak bisa di hak angket, padahal itu sudah menjadi kesatuan, jadi bisa saja,” tegasnya.

Sebelumnya kasus hak angket bermula atas sikap Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman yang menjawab laporan pengusaha. Itu kemudia berbuntut politis. Sejumlah anggota dewan ramai-ramai mengusulkan hak angket terhadap pendamping Walikota Bima Arya itu.

Di antara pengaju hak angket adalah Cristian-Budi (PDIP), Mahpudi Ismail-Jenal Mutaqin (Gerindra), Andi Surya Wijaya-Ardiansyah (PPP), dan Eka Wardana (Golkar). Hak angket itu berbekal pengaduan dari Forum Ormas Bogor Bersatu (FOBB). Mereka menuding Usmar arogan dengan mengintervensi unit layanan pengadaaan (ULP) Kota Bogor.

(radar bogor/ded/c)