Temuan BPK, Negara Berpotensi Rugi Rp3,18 Miliar

GRAFIS
GRAFIS
GRAFIS

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan potensi merugikan Negara. Setelah, menemukan dugaan adanya kekurangan volume pada proyek pembangunan stadion Kabupaten Bogor di Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora).

Dalam Laporan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan APBD 2014, BPK juga menemukan adanya potensi kehilangan pendapatan dari pemungutan pajak daerah minimal Rp77,45 juta.

Potensi ini, terdapat pada pajak reklame, pajak air tanah.BPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran tunjangan profesi guru.

Uang sebesar Rp106,79 juta disalurkan oleh Disdik kepada orang yang tidak berhak. Bukan hanya itu, BPK juga menemukan adanya pelanggaran aturan dalam proses penunjukan langsung dalam belanja material pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan air pada DBMP Kabupaten Bogor.


Selain pelanggaran aturan, BPK juga menemukan adanya kekurangan volume pengadaan barang sebesar Rp77,57 juta. Pada pelaksanaan pembangunan asrama atlet PPLPD Kecamatan Cibinong, BPK juga menemukan kekurangan volume dengan potensi kerugian sebesar Rp321 juta.

Belanja BBM tidak sesuai realisasi sebesar Rp122,89 juta. Total temuan BPK sebanyak 12 item dan kepada Pemkab Bogor, BPK menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp3,18 miliar. BPK meminta uang tersebut dikembalikan ke kas daerah dan memberi 24 rekomendasi untuk dilaksanakan Pemkab Bogor.

Banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada APBD 2014 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menanggapi masalah tersebut, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, Pemkab sudah menindak lanjuti rekomendasi BPK. Ia mengatakan,  untuk sistem pengendalian internal dari 24 rekomendasi, 7 selesai dan 17 dalam proses.

“Kami memerlukan waktu untuk menjalankan semua rekomendasi,  misalnya perubahan peraturan seperti perubahan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perubahan perbup tentang BLUD, integrasi aplikasi sistem informasi, pengawasan dan monitoring, perbaikan dan pemutakhiran sistem aplikasi dan database sismiop, dan pengendalian internal lainnya,” tuturnya.

Soal uang sebesar Rp3,18 miliar atau tepatnya  Rp 3.181.242.932,41  yang harus  dikembalikan ke kas daerah, Yanti mengungkapkan  sebesar Rp3.007.796.325,41  sudah disetor ke kas daerah, dengan demuikian masih uang yang belum dikembalikan tersisa Rp173.446.607.

“Sisanya, masih terus dipantau oleh inspektorat,” ucapnya.

(radar bogor/ful)