Bermasalah, Tiga Perwali PDAM Direvisi

GRAFIS
GRAFIS
GRAFIS

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Revisi peraturan walikota (perwali) dasar pengangkatan dirut PDAM Tirta Pakuan akan rampung pekan depan. Perubahan perwali itu akan menjawab apakah perlu dilakukan pemilihan ulang dirut atau tidak. Perwali tersebut, bertentangan dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007.

Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, Perwali No 49 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sedang dievaluasi Asisten Administrasi dan Kemasyarakatan Pemkot Bogor sebagai bahan masukan.

Bagian Hukum Sekretariat Pemkot juga sedang melakukan akselerasi atau penyesuaian. Hal ini kata Usmar, disebabkan tim revisi pemkot, baru kembali dari studi komparatif ke daerah-daerah.

“Mudah-mudahan selesai dalam minggu depan. Saya rasa tidak lama lagi lah, ” ujarnya.


Selain revisi Perwali No 49 Tahun 2013, Pemkot juga akan melakukan revisi terhadap dua perwali lain terkait PDAM dan perusahaan daerah yaitu  Perwali No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD di lingkungan Pemkot Bogor, serta Perwali No 25 Tahun 2013 tentang  Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Klarifikasi PDAM tentang pengadaan water meter tahun 2014 sebesar Rp7,164 miliar dengan penunjukan langsung sudah diterima Inspektorat dan hasilnyapun sudah keluar.

“Namun, belum ada kesimpulan. Coba kejar ke Inspektorat,” katanya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Bogor Edang M Kendana mengatakan, sudah melaporkan klarifikasi PDAM  ke wakil walikota.

“Pertanyaan kan apa sudah ditindaklanjuti atau belum. Ternyata sudah ditindaklanjuti PDAM. Rekomendasi BPK Jabar  agar Pengguna Anggaran (PA) menegur PPK, dan itu sudah dilakukan,” tegasnya.

(radar bogor/ral/c)