Sekwan Hentikan Proyek Gedung DPRD

DIHENTIKAN: Inilah bangunan paripurna DPRD yang terbengkalai setelah pelaksana proyek tidak bisa melanjutkan pembangunannya. Sekwan pun memutuskan untuk menghentikan kelanjutan proyek hingga tahun anggaran 2015.
DIHENTIKAN: Inilah bangunan paripurna DPRD yang terbengkalai setelah pelaksana proyek tidak bisa melanjutkan pembangunannya. Sekwan pun memutuskan untuk menghentikan kelanjutan proyek hingga tahun anggaran 2015.
DIHENTIKAN: Inilah bangunan paripurna DPRD yang terbengkalai setelah pelaksana proyek tidak bisa melanjutkan pembangunannya. Sekwan pun memutuskan untuk menghentikan kelanjutan proyek hingga tahun anggaran 2015.

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Polemik proyek gedung paripurna DPRD akhirnya memaksa sekretariat DPRD (Sekwan) untuk tidak melanjutkan pembangunan tahun ini.

Sekwan memutuskan melanjutkan program senilai Rp17 miliar lebih itu di tahun anggran 2016. “ Keputusan ini didasari banyak sekali pertimbangan,” kata Sekretaris DPRD Nuradi.

Salah satu pertimbangannya, adalah hasil konsultasi dengan  Bappeda, Kejaksaan, konsultan pengawasa, KLPBJ dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk menindaklanjuti LKPP.

Hasilnya, seluruh instansi sepakat untuk menghentikan proyek tersebut dan dilanjutkan pada 2016. Selain itu, kata masalah waktu menjadi pertimbangan lainnya.


Sebab, dengan sisa waktu empat bulan, sangat tidak mungkin proyek yang pengerjaannya baru sekitar 20 persen itu bisa selesai hingga akhir tahun anggaran.

“Opsi untuk membagi proyek ini tidak bisa dipilih. Apalagi pekerjaan konsultan pengawas dan perencana tidak bisa dilakukan setengah-setengah,” terangnya.

Sementara, pekerjaan harus selesai 100 persen di tahun anggaran 2015.

Dengan keputusan ini, DPRD selaku pengguna gedung harus kembali mengelus dada. Selain harus meminjam ruang untuk sejumlah kegiatan yang bisa menampung semua anggota. Gagal dibangunnya proyek tahun ini, juga menjadi preseden buruk, bagi DPRD yang punya fungsi pengawasan tersebut.

Di sisi lain, sengkarut proses lelang di KLPBJ terus berlanjut. Sejumlah pengusaha jasa konstruksi tetap menyebut jika proses lelang di bumi Tegar Beriman banyak yang cacat hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, KLPBJ disebut menghilangkan salah satu persyaratan lelang, yakni sertifikat manajemen mutu. Selain itu, KLPBJ yang dipimpin Hendrik Suherman ini tidak pernag melakukan cek and ricek ke pemenang lelang.

Sementara, Kepala KLPBJ Kabupaten Bogor, Hendrik Suherman membantah, semua tudingan tersebut. Menurut dia, Panitia lelang bekerja berdasarkan KAK dari dinas.

Namun, lagi-lagi pernyataan Hendrik ditentang Wakil akil Ketua bidang Jasa Konstruksi Kadin Kabupaten Bogor, Ali Hakim. Menurutnya, KLPBJ tidak pernah melakukan on the spot atau verifikasi pemenang lelang. Bahkan, pelelangan tidak berjalan sesuai dengan KAK dari dinas.

“Tidak pernah ada itu. Saya sudah cek. Tidak pernah cek perusahaan itu memiliki SKT dan SKA ,” tandasnya.

(radar bogor/ful/c)