Satpol PP Jangan Asal Gusur

PENERTIBAN: Petugas Satpol PP mengangkut lapak milik pedagang buah di kawasan Pasar Anyar dan Dewi Sartika.
PENERTIBAN: Petugas Satpol PP mengangkut lapak milik pedagang buah di kawasan Pasar Anyar dan Dewi Sartika.
PENERTIBAN: Petugas Satpol PP mengangkut lapak milik pedagang buah di kawasan Pasar Anyar dan Dewi Sartika.

POJOKJABAR.id, RADAR  BOGOR – Belakangan ini, Pemerintah Kota Bogor begitu agresif melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Dewi Sartika dan  Pasar Anyar. Namun, penertiban tak selamanya berjalan mulus. Masalah kecil kerap terjadi setiap ada pembongkaran. Puncaknya adalah pada aksi perusakan Posko Satpol PP Kota Bogor, Senin (9/8/2015).

Masalah itu kemudian berujung ke ranah hukum. Satpol PP melaporkan pedagang ke Polres Bogor Kota. Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya Prasetyo Utomo mengatakan, kisruh  antara PKL dengan Satpol PP, tidak seharusnya terjadi jika pemkot tidak main gusur.

“Ya, akhirnya kan posko Satpol PP dirusak. Terakhir dikabarkan, beberapa orang dari unsur PKL telah dilaporkan kepada pihak berwenang, dengan dugaan merusak barang milik negara, yakni posko Satpol PP,” ujarnya seperti dilansir Radar Bogor, Kamis (13/8/2015).

Prasetyo pun sangat menyayangkan tindakan Satpol PP Kota Bogor yang melaporkan  PKL di kepolisian, dengan bukti laporan LP/725/VIII/2015-/JBK/POLRES BOGOR KOTA. Tindakan itu, menurut dia, sangat gegabah dan tidak melihat akar persoalan. Meski secara normatif, tindakan itu dapat dinilai melanggar hukum, tetapi hukum tidak hitam putih.


“Dari sudut pandang nonhukum, tindakan melawan kesewenang-wenangan itu yang mengakibatkan posko Satpol PP rusak, masih bisa diperdebatkan,” bebernya.

Dia menilai, ada ironi yang terjadi di sini. Dengan dalih menertibkan demi kenyamanan, tindakan penggusuran PKL kini tampak menjadi rutinitas pemkot. Tetapi, kenyataan justru lain, tindakan tersebut bukannya solutif, bukannya nyaman, malah selalu menuai polemik baru.

“Di mana-mana demonstrasi terjadi, bahkan hingga tindakan yang oleh sebagian orang disebut anarkis,” ungkapnya.

Perlawanan PKL terhadap tindakan penggusuran atau disebut relokasi PKL, bukan tanpa alasan. Harga kios yang tidak terjangkau, tempat yang tidak strategis dan tidak representatif yang mengakibatkan nilai jual berkurang adalah alasan mereka melawan.

Menurut dia,  cara pandang klasik dan keliru ini masih bersemayam dalam alam bawah sadar para pemangku kepentingan. Bahwa PKL tidak lebih dari perusak pemandangan, pengganggu kenyamanan, dan tidak begitu penting dalam menyokong perekonomian nasional dan daerah.

“Lihat saja, pengusaha-pengusaha besar diberi tempat dan kemudahan, PKL digusur,” tegasnya.

Karena itu, LBH Keadilan Bogor Raya mendesak pemkot agar merelokasi PKL dengan pendekatan-pendekatan yang komunikatif, di tempat yang strategis dan representatif.

(radar bogor/ind)