Proyek Stadion Kabupaten Bogor, BPK Temukan Indikasi Korupsi

SIDAK: Bupati Nurhayanti saat meninjau kondisi stadion, beberapa waktu lalu.
SIDAK: Bupati Nurhayanti saat meninjau kondisi stadion, beberapa waktu lalu.
SIDAK: Bupati Nurhayanti saat meninjau kondisi stadion, beberapa waktu lalu.

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara. BPK menyoroti, tahap lanjutan pembangunan stadion Kabupaten Bogor di Kelurahan Pakansari.

Kerugian tersebut diduga berasal dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp723,68 juta, yang dikerjakan kontraktor. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat (RKS).

Temuan ini, diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahan ke pemerintah daerah. Dalam LHP tersebut, BPK meminta kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan bayar tersebut ke kontraktor dan menyetorkannya ke kas daerah.

Selain itu, PPK juga diminta untuk menginstruksikan kontraktor memperbaiki pekerjaan sesuai RKS. Antara lain, dengan menyempurnakan pekerjaan pompa air bersih/system paket booster pump dengan system start  delta, memasang ulang pompa submersible  pada STP sesuai dengan RKS.


Selain itu,  kontraktor juga diminta mengganti smoke detector yang di luar ruangan dengan heat detector sebanyak 71 buah, memperbaiki pemasangan dan instalasi kabel tray dengan fitting dan menambah support sesuai dengan RKS.

Dalam rekomendasinya, BPK juga meminta Kepala Dispora agar memberi sanksi kepada pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan pembangunan stadion tersebut.

Atas temuan ini, Kepala Dispora, Yusuf Sadeli mengaku, pihaknya sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ditanya alasan terjadi kelebihan bayar, Yusuf enggan berkomentar.

“Sudah,” kata Yusuf saat ditanya soal pengembalian uang ke kas daerah.

Apakah pekerjaan yang diminta BPK sudah ditindaklanjuti, Yusuf pun menjawab sudah. Ia enggan berkomentar lebih jauh soal temuan BPK tersebut.

Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Pakuan, Bintatar Sinaga mengatakan, LHP BPK ini harusnya ditindaklanjuti penegak hukum.

Kejaksaaan atau kepolisian, kata dia, tidak perlu menunggu ada laporan.

“Kalau LHP ada temuan yang berpotensi pada kerugian Negara, penyidik bisa langsung turun tanpa menunggu laporan,” katanya.

Bintatar menilai, pengembalian uang tidak bisa menghapus unsur pidana. Apalagi, sambung dia, jika perbuatan tersebut terjadi karena ada unsur kesengajaan.

“Itukan ada konsultan, ada pengawas, jadi aneh kalau kelebihan bayar itu terjadi karena tidak sengaja,” pungkasnya.

(radar bogor/ful)