Sistem Perlindungan Anak Butuh Perubahan

SERIUS: Muslimah HTI berdiskusi membahas kekerasan anak yang terus meningkat, Selasa (11/8/2015).
SERIUS: Muslimah HTI berdiskusi membahas kekerasan anak yang terus meningkat, Selasa (11/8/2015).
SERIUS: Muslimah HTI berdiskusi membahas kekerasan anak yang terus meningkat, Selasa (11/8/2015).

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Sistem perlindungan  dan kesejahteraan anak Indonesia membutuhkan perubahan sistem. Itu menilik angka kekerasan anak yang semakin menghawatirkan. Data terakhit menyebutkan terdapat 4,1 juta anak Indonesia yang mengalami kekerasan.

Juru bicara muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Iffah Ainur Rochmah mengatakan, negara ini, mandul dalam memberi solusi untuk menghentikan wabah kekerasan terhadap anak.

Melihat ini, saatnya seluruh komponen umat menyadari bahwa permasalahan anak adalah wabah yang ditularkan peradaban barat ke negeri-negeri muslim.

“Di Amerika Serikat kata Iffah, sejak tahun 2000 setiap tahunnya lebih dari 5 juta anak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, diabaikan dan ditinggalkan,” ujarnya dalam kegiatan  Hari Anak Nasional (HAN) di Restoran Gumati Jalan Paledang, Kota Bogor, Selasa (11/8/2015).


Sebagai kontribusi nyata terwujudnya sistem yang mampu menghentikan persoalan yang menimpa anak, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia kata dia, menyatakan sikap. Pertama, perlu dilakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh terhadap hasil kebijakan terkait perlindungan anak. Kedua, saatnya menyadari bahwa satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan perlindungan anak adalah sistem Islam yang diwujudkan dengan hadirnya khilafah.

“Ketiga, Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya sistem politik yang menjadi pelindung umat dari berbagai bentuk ancaman,” ungkapnya.

Dalam acara ini, petisi intelektual muslimah dibacakan Rahma Qomariah. Dia menjelaskan, persoalan anak meningkat tajam sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus meningkat sampai sekarang. Untuk itu, mereka mengajukan kritik atas fungsi, peran dan tanggungjawab Negara dan solusi terhadap persoalan anak.

“Negara yang seharusnya mengambil tanggungjawab penuh dalam melindungi anak, faktanya menyerahkan kepada keluarga,” ungkapnya.

Kemudian, ada ketidaksinkronan antara komitmen negara dengan realisasi kebijakan yang dilakukan. Lalu, solusi yang dilakukan negara tidak integral, tampak pada banyaknya kebijakan yang kontra produktif.

“Dan solusi yang dilakukan negara hanya bersifat reaktif, sebagai contoh Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN AKSA),” tandasnya.

(radar bogor/ral/c)