Muluskan Proyek Titipan, Syarat Manajemen Mutu Dihapus

lelang-proyek
Ilustrasi lelang proyek
lelang-proyek
GRAFIS

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Kabar tak sedap, tercium di kantor layanan pengadaan barang dan jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor. Salah satu perusahaan peserta tender, membocorkan aksi culas oknum pegawai untuk memenangkan perusahaan titipan dalam sejumlah paket kegiatan yang dilelang.

“Menghilangkan salah satu persyaratan yang harusnya wajib ada,” ujar pengusaha tersebut seperti dilansir Radar Bogor, Rabu (12/8/2015).

Salah satu syarat yang dihilangkan, kata dia, yakni kewajiban perusahaan peserta lelang untuk memiliki sertifikat manajemen mutu standar SNI ISO 9001.

Syarat tersebut, sebelumnya wajib dilampirkan, sebagaimana tercantum dalam lembar data kualifikasi yang diterbitkan KLPBJ Kabupaten Bogor.


Namun, belakangan syarat yang bertujuan untuk mengukur kualitas perusahaan tersebut dihapus.

“Ini lihat poin 15, ada penegasan ISO tidak disyaratkan,” ungkapnya sambil menunjukan dua dokumen yang berbeda pada poin tersebut.

Ia menduga, penghilangan syarat tersebut untuk memuluskan langkah sejumlah perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi.

“Saya kaget kok seperti ini prosesnya,” tutur dia.

Permainan oknum pegawai KLPBJ ini, sambung dia, juga menjadi sebab lolosnya kontraktor dalam tender proyek gedung DPRD Kabupaten Bogor pada tahun lalu.

Perusahaan tersebut, ternyata sudah diblacklis. Namun, status blacklis itu baru terendus setelah perusahaan sudah mengerjakan 10 persen kegiatan proyek. Akhirnya, pemkab Bogor memilih memutus kontrak.

“Perusahaan itu titipan dari oknum salah satu politisi,” tuding sumber lainnya.

Ia mengatakan, sempat ada aliran dana sekitar Rp800 juta kepada oknum dalam memenangkan proyek tersebut.

Kekecewaan kinerja KLPBJ juga disampaikan Wakil Ketua bidang Jasa Konstruksi Kadin Kabupaten Bogor, Ali Hakim.

Menurutnya, pemenang tender di KLPBJ sudah cacat hukum. Sebab, sesuai UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Profesi, KLPBJ harus melakukan on the spot, atau kunjungan ke kantor pemenang tender.

Tak hanya itu, apakah pemenang tender itu juga memiilki SKT dan SKA yang menjadi persyaratan lelang atau tidak.

“Harus dicek apakah alat yang digunakan kontraktor itu sewa atau hak milik. Tapi ini tidak dilakukan. Makanya saya sebut proses lelang di KLPBJ cacat hukum,” tegasnya.

Begitupun dengan pengahapusan syarat peserta lelang harus melampirkan sertifikat manajemen mutu. Lebih lanjut ia mengatakan, sudah mutlak perusahaan jasa kontruksi memiliki sertifikat manajemen mutu, terutama mereka yang masuk dalam grade lima hingga tujuh.

“Sudah seharusnya kejaksaan turun memeriksa pelanggaran proses lelang ini. Jangan sampai dibiarkan,” katanya.
(radar bogor/ful/dkw)