Dana Desa Diawasi KPK

GRAFIS
GRAFIS
GRAFIS

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR-Beberapa desa di Kecamatan Citeureup diminta amanah dalam memanfaatkan anggaran dana desa (ADD). Pasalnya, penggunaan dana desa tidak luput dari bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Camat Citeureup Teddy Pembang mengkhawatrkan terjadinya  pengelolaan yang salah. Makanya, penggunaan dana dari pemerintah pusat ini ada di bawah pengawasan KPK.

“Dana desa ini jadi bidikan KPK, maka penggunaannya harus hati-hati,” ujarnya seperti dilansir Radar Bogor, rabu (12/8/2015).

Jelang dicairkannya dana desa, kata Teddy, pihak kecamatan sudah diwanti-wanti agar selalu berhati-hati dalam penggunaannya.


“Semua bantuan harus dikelola dengan administrasi yang baik dan benar,” terangnya.

Selain itu, camat juga minta agara pemdes segera menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahap pertama sebelum pengajuan tahap dua.

“Dari sekarang kami ingatkan agar pengajuan tahap dua tidak kelimpungan,” tuturnya.

Tedi membeberkan, pencairan dana desa tahap pertama telah dilakukan setiap desa. Desa Puspasari Rp119 juta, Citeuruep Rp122 juta, Leuwinutug Rp124 juta, Tajur Rp127 juta, Desa Sanja Rp121 juta. Desa Karang Asem Timur Rp120 juta, Tarikolot Rp123 juta, Gunungsari Rp130 juta, Tangkil Rp120 juta, Sukahati Rp126 juta, Hambalang Rp131 juta, dan Pasir Mukti Rp123 juta.

“Semua sudah tersebar, tinggal desa yang mengelola,” tururnya.

Penggunaan dana, kata Teddy, ditujukan pada tiga item, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, dan infrastruktur. Pengunaan untuk infrastruktur sebesar 70 persen, dan 30 persen sisanya untuk kebutuhan honorarium staf desa dan kebutuhan teknis.

(radar bogor/azi/c)