SMK PGRI 3 Bogor Terancam Disegel

ILUSTRASI
ILUSTRASI
ILUSTRASI

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR – Kisruh sengketa lahan antara Perkumpulan Pembina Lembaga nPendidikan (PPLP) PGRI dengan eks Kepala SMK PGRI 3, Mardjono, terkait kepemilikan lahan SMK PGRI 3 di Kedunghalang, terus bergulir. Mardjono yang juga pendiri SMK PGRI 3 menginginkan digelarnya forum terbuka dengan PPLP PGRI, yang disaksikan orang tua siswa, untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut.

“Ya, kami sudah menyurati orang tua murid dan guru-guru di SMK PGRI 3. Suratnya dibagikan Senin (10/8) di ruang kelas,” ujarnya kepada
Radar Bogor.

Surat tersebut berisi kronologi pendirian dan bukti kepemilikan tertulis berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah, dan bukti lainnya dari Mardjono atas kepemilikan SMK PGRI 3. Surat juga memuat pernyataan Mardjono, bahwa lahan dan bangunan sekolah ini sah miliknya, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sebagaimana tercantum di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 29 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud dan Daruquthni.

“Saya sangat mengharapkan antara diri saya selaku pemilik dan pendiri SMK PGRI 3 Bogor, dahulu SMEA 2 Bogor, dengan pihak PPLP PGRI diadakan suatu forum terbuka. Untuk menceritakan dengan jujur riwayat tanah dan bangunan tersebut, disaksikan oleh orang tua siswa dan orang yang peduli dengan dunia pendidikan. Dengan harapan, menjadi juri yang objektif untuk menilai dengan hati nurani, siapa sebenarnya pemilik lahan dan bangunan sekolah tersebut,” jelasnya.


Dia mengaku, berbagai upaya sudah dilakukan pihaknya, namun tak direspons pihak PPLP PGRI. Oleh sebab itu, dengan berat hati, Mardjono mengatakan akan menghentikan kegiatan sekolah pada Rabu atau besok (12/8) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Atau, hingga PPLP PGRI mengakui bahwa tanah dan bangunan sekolah adalah miliknya.

“Surat diberikan tadi (kemarin, red) siang di ruang kelas kepada siswasiswi untuk disampaikan kepada orang tua siswa masing-masing. Tembusan juga sudah diberikan tadi kepada pihak-pihak berwenang terkait masalah ini,” jelas Hayqel Mahri dari tim advokasi LBH Perdjoeangan Kota Bogor.

(radar bogor/ral/c)