PKL Bogor Tolak Masuk Pasar

PROTES: Ratusan PKL kecewa dengan kebijakan Walikota Bogor Bima Arya yang melarang PKL berjualan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Dewi Sartika
PROTES: Ratusan PKL kecewa dengan kebijakan Walikota Bogor Bima Arya yang melarang PKL berjualan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Dewi Sartika
PROTES: Ratusan PKL kecewa dengan kebijakan Walikota Bogor Bima Arya yang melarang PKL
berjualan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Dewi Sartika

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR–Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berdagang di kawasan Dewi Sartika mendatangi Balaikota Bogor kemarin (10/8). Mereka memprotes kebijakan Walikota Bogor Bima Arya yang melarang pedagang kecil mencari nafkah di kawasan Dewi Sartika dan seputaran Pasar Anyar. Para pedagang itu meminta Bima memperhatikan nasib mereka.

Pantauan Radar Bogor, massa yang tergabung dalam Aliansi Forum Komunikasi Pedagang Kecil (AFKP) Kota Bogor dan Paguyuban Pedagang Kota Bogor itu tiba di Balaikota Bogor pukul 10:00, dan langsung melakukan orasi.

Belum sampai sejam, terjadi keributan antara petugas Satpol PP dengan para pendemo. Keributan dipicu sejumlah PKL yang mencoba memaksa masuk ke kantor Walikota Bogor. Petugas yang membentuk pagar betis langsung menghalangi para PKL. Kericuhan pun tidak terhindarkan lagi. Petugas Satpol PP dan para PKL terlibat saling dorong. “Woii!! Jangan main pukul!” teriak seorang PKL dengan nada kesal. Kericuhan tidak berlangsung lama setelah petugas dan PKL saling menahan diri.

Koordinator aksi PKL, Fajar Sitorus mengatakan, setelah pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) Dewi Sartika oleh Satpol PP, para pedagang belum juga mendapat kepastian di mana dapat berjualan. “Sedangkan jumlah para pedagang yang digusur sudah lebih dari 750 orang. Walikota juga mendorong PKL berjualan di blok A Pasar NAnyar. Tetapi, para pedagang menolak. Sebab, harga sewa toko per meter itu Rp25 juta,” ujarnya kemarin. Menurut Fazar, kebijakan Bima Arya yang menerapkan zero PKL tidak disinergikan dengan kondisi pedagang. Tawaran kios di Pasar Anyar bukanlah solusi. Sebab, jika dilihat dari kondisinya, bangunan sudah tidak layak, ventilasi udara rusak, pembelinya pun jarang.


“Jika memang di sekitar Pasar Anyar, Nyi Raja Permas, dan MA Salmun itu dilarang berdagang, seharusnya walikota kasih solusi dong. Jangan malah dimusnahkan,” tegasnya.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, keberadaan PKL sangat membantu pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah juga tidak pernah bermaksud untuk membumihanguskan para pedagang.

“Oleh karena itu, kami akan menempatkan ratusan pedagang di Nyi Raja Permas dan Dewi Sartika. Tempat itu malam harinya bisa digunakan untuk berjualan. Saya juga sudah meminta pihak Propindo (pengembang Pasar Anyar) agar mau memfasilitasi para pedagang buah yang berada di Pasar Anyar,” beber Ade.

Ade menambahkan, pemkot sudah meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor untuk memperbaiki drainase dan jalan di kawasan tersebut. Supaya para pedagang bisa nyaman dan tempat tersebut tidak menimbulkan bau.

“Terkait harga toko di blok A yang Rp25 juta per meter. Jika pedagang merasa keberatan, tentu bisa didiskusikan. Namun, harga itu bukan pemkot yang menentukan. Jika memang bisa, kami akan dorong agar pihak penyedia menurunkan harga,” tandasnya.(radar bogor/fdm/c)