Kejar Target Lewat Sunset Policy

ILUSTRASI
ILUSTRASI
ILUSTRASI

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR–Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bogor terus mengupayakan pencapaian optimalisasi pajak daerah tahun 2015 sebagai sumber biaya pembangunan Kota Bogor. Salah satunya dengan melakukan pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi, atau dengan upaya penambahan jumlah wajib pajak (WP) terdaftar.

“Untuk itu, kami terus upayakan hingga akhir tahun ini pencapaian pajak Kota Bogor, setidaknya, memiliki sembilan jenis pajak yang dijadikan tumpuan sumber pembangunan,” ujar Kepala Dispenda Kota Bogor Daud Nedo Darenoh kepada Radar Bogor.

Berbagai terobosan inovasi terus dikembangkan,salah satunya penggunaan alat tapping box di mesin kasir atau komputer pembayaran, sebagai monitor pajak.

“Alat ini sengaja dipasang di mesin atau komputer kasir pembayaran, mulai dari outlet, parkir, tempat hiburan, toko, hotel, hingga restoran,” bebernya.


Dengan tapping box, secara otomatis dapat mencatat dan merekam semua transaksi. Tentunya berdampak pada besaran pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah.

Tahun ini, kata Daud, akan ada penambahan 200 alat tapping box yang akan disebar di sejumlah tempat. Sebagai contoh, pendapatan pajak hotel di Kota Bogor saat ini masih minim. Bukan tanpa sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pernah mengeluarkan kebijakan melarang PNS rapat di hotel.

“Tetapi, itu sudah normal kembali sejak Mei. Ini akan menjadi perhatian serius, karena ada kekhawatiran hanya menjadi modus pengusaha hotel. Nah, dengan adanya tapping box mereka tak bisa berbohong lagi,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), diterapkan kebijakan sunset policy sebagai upaya mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Walikota Bogor Bima Arya menabur insentif pajak dengan aturan penghapusan sanksi pajak sejak 1992 hingga tahun 2012.

“Kebijakan ini berlaku 3 Juni hingga Agustus 2015. Animo masyarakat sangat besar sehingga kita upayakan untuk dilanjutkan sampai akhir tahun,” tutur Daud.

Jika melihat pendapatan saat ini, masih berkisar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Tetapi, jumlah surat pemberitahuan pajak perutang (SPPT) yang melakukan pembayaran hingga Agustus sebanyak 9.532 WP.(radar bogor/ded/c)