Inspektorat Tindak Lanjuti Pengadaan Water Meter

Ilustrasi PDAM
ilustrasi
ilustrasi

POJOKJABAR.id, RADAR BOGOR–Deadline yang diberikan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman terhadap PDAM Tirta Pakuan terkait klarifikasi pengadaan water meter senilai Rp7,164 miliar pada 2014 tanpa tender, mulai diproses oleh Inspektorat Kota Bogor. Inspektorat yang diperintahkan Usmar untuk melakukan klarifikasi ke PDAM, kini sudah melakukan komunikasi dengan PDAM.

“Ya, Pak Wakil memerintahkan untuk menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, dan koordinasikan sama PDAM,” ujar Kepala Inspektorat Kota Bogor Edang M Kendana kepada Radar Bogor senin (10/8).

Edang mengaku, dia memang diperintah wakil walikota untuk mengomunikasikan ke PDAM Tirta Pakuan agar segera menindaklanjuti hasil audit BPK Jawa Barat tentang PDAM tahun 2014. Karena ini sudah tugas pokok dan fungsi instansinya, dia pun sudah menjembatani masalah tersebut ke PDAM.

“Semua sedang ditindaklanjuti. Termasuk beberapa temuan. Ini sedang kami komunikasikan dengan PDAM,” jelasnya.


Terkait perbedaan sistem pengadaan water meter tahun 2014 dan 2015 di PDAM, Edang menyarankan agar masalah tersebut ditanyakan langsung ke PDAM.

“Tanya saja ke PDAM seperti apa, kan ada humasnya. Nanti saya juga akan komunikasi dengan PDAM,” bebernya.

Perihal pengadaan water meter tahun 2014 tanpa tender, Edang mengaku kalau hal itu belum dikaji oleh inspektorat. Karena yang mendalami adalah BPK Jabar. Dan sesuai etika, ketika lembaga lain masuk, maka jangan dicampuri, dan harus dibiarkan selesai supaya tidak runyam.

Dia menuturkan, Inspektorat merupakan lembaga audit internal pemkot yang memiliki kewenangan memeriksa dan menyelidiki masalah seperti ini.

“Saya belum mengkaji itu, melihat saja belum. Nanti saya lihat dulu lah, saya belum ngobrol masalah itu sama PDAM,” katanya.

Dia menambahkan, tindak lanjut LHP BPK Jabar yang dikirim ke BPK Pusat terkait PDAM Tirta Pakuan, hingga sekarang juga belum keluar. Dikonfirmasi, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengaku belum menerima laporan klarifikasi dari Inspektorat Kota Bogor, perihal perbedaan pengadaan water meter
tahun 2014 dan 2015 di PDAM Tirta Pakuan.

“Belum, coba cek ke Inspektorat ya,” katanya. Usmar mengaku, yang baru diterimanya dari Inspektorat Kota Bogor hanya surat yang menjelaskan bahwa Inspektorat sudah menindaklanjuti perintahnya. Padahal, deadline klarifikasi dari PDAM harus diterima hari ini.

“Begitu kira-kira, surat tembusan klarifikasi juga ada ke walikota,” jelasnya.

Sebelumnya , Sekretaris PDAM Tirta Pakuan Hendra Setiawan yang mewakili Dirut PDAM Tirta Pakuan Untung Kurniadi, menjelaskan bahwa pengadaan meter air PDAM Tirta Pakuan tidak mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya. Sebab, sumber pembiayaan seluruhnya atau sebagian bukan berasal dari APBN atau APBD, melainkan dari pendapatan perusahaan.

Sehingga pengadaannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PDAM Tirta Pakuan jo Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor jo Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PDAM Tirta Pakuan.

“Yang telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Pakuan,” katanya.

(radar bogor/ral/c)